Selanjutnya, sambung Fahira, optimalkan kinerja BUMD. Ke depan, kinerja BUMD harus terus dikuatkan menjadi profit center daerah tanpa meninggalkan misi pelayanan publik. Audit kinerja, restrukturisasi bisnis, dan kemitraan strategis menjadi keharusan. Terakhir, Pemprov Jakarta harus bangun kepercayaan publik melalui transparansi.
"Di era keterbukaan informasi, Pemprov perlu menampilkan laporan realisasi anggaran berbasis hasil (outcome-based transparency). Kejelasan prioritas dan keterlibatan publik akan memperkuat legitimasi kebijakan efisiensi," kata Fahira.
Selain itu, Fahira juga mengapresiasi langkah Gubernur Pramono yang berkomitmen tidak memangkas program-program sosial. Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta tetap menjaga kelangsungan proyek strategis seperti MRT dan penyediaan air bersih.
Dia berharap tantangan ini bisa menjadi titik balik menuju tata kelola fiskal yang lebih efisien, inovatif, dan mandiri.
"Tentunya seluruh pemangku kepentingan di Jakarta, eksekutif, legislatif, BUMD, dan masyarakat semakin kokoh berkolaborasi menjaga keberlanjutan pembangunan di kota kita tercinta ini,” ucap Fahira.
