Dewan Perwakilan Rakyat RI tengah membahas RUU Ketenagakerjaan. Buruh menilai pembahasan tersebut harus transparan dan berpihak pada pekerja. Mereka menekankan agar regulasi nantinya:
- Memperkuat perlindungan hukum terhadap pekerja.
- Menjamin jaminan sosial dan kesehatan.
- Menghapus regulasi yang hanya menguntungkan pengusaha.
Jika tidak berpihak pada pekerja, buruh khawatir regulasi baru justru memperburuk kondisi ketenagakerjaan nasional.
4. Menuntut Kenaikan Upah Minimum 2026
Tuntutan paling menonjol adalah kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%. Dasar perhitungan tuntutan ini meliputi:
- Inflasi tahunan yang memengaruhi biaya hidup.
- Pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai positif.
- Indeks kebutuhan dasar yang semakin meningkat.
Kenaikan ini diharapkan mampu menyeimbangkan daya beli pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).
Konteks Ekonomi dan Politik Tuntutan Buruh
Kenaikan Biaya Hidup
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), biaya hidup di kota-kota besar terus mengalami kenaikan. Harga kebutuhan pokok, transportasi, hingga pendidikan menekan daya beli masyarakat kelas pekerja.
Regulasi Ketenagakerjaan
Sejak diberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja, banyak serikat buruh menilai posisi pekerja semakin lemah. Aksi 30 September 2025 menjadi bagian dari kritik terhadap regulasi yang dinilai lebih condong ke investor dibanding pekerja.
Dialog Sosial yang Terbatas
Buruh menilai dialog sosial dengan pemerintah dan DPR masih minim. Oleh karena itu, unjuk rasa dipilih sebagai sarana paling efektif untuk menyuarakan aspirasi.
Dampak Aksi terhadap Publik dan Pemerintah
- Terhadap Pekerja:
Aksi ini memberikan semangat solidaritas antarserikat pekerja dan memperkuat posisi tawar mereka. - Terhadap Pemerintah dan DPR:
Tekanan publik diharapkan mendorong lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil. - Terhadap Ekonomi:
Kenaikan upah minimum sering kali menimbulkan perdebatan. Dari sisi buruh, kenaikan diperlukan untuk kesejahteraan. Dari sisi pengusaha, kenaikan dianggap bisa meningkatkan biaya produksi.
Mengapa Aksi 30 September 2025 Penting?
- Momentum penetapan UMP/UMK 2026 yang biasanya diumumkan pada akhir tahun.
- Simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap eksploitatif.
- Panggung konsolidasi serikat pekerja lintas sektor.
Demo ini bukan hanya aksi tahunan, melainkan refleksi hubungan industrial yang masih penuh tantangan di Indonesia.
Baca Juga: Jangan Panik! Ini 5 Cara Selamatkan HP Anda Setelah Ketumpahan Air
Tantangan dan Prospek Perjuangan Buruh
Tantangan
- Fragmentasi serikat buruh yang kadang berbeda strategi.
- Resistensi dari pengusaha terhadap tuntutan kenaikan upah.
- Kebijakan pemerintah yang berorientasi investasi.
Prospek
Jika aspirasi buruh berhasil masuk ke ranah legislasi, masa depan ketenagakerjaan Indonesia bisa lebih menjamin kesejahteraan.
Aksi unjuk rasa buruh pada 30 September 2025 di Jakarta bukan sekadar demonstrasi, melainkan representasi perjuangan kolektif untuk:
- Menolak outsourcing.
- Menolak sistem upah murah (HOSTUM).
- Mendesak DPR agar berpihak pada pekerja.
- Memperjuangkan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5%.
Dengan latar belakang ekonomi yang penuh tekanan, aksi ini mencerminkan pentingnya dialog sosial dan regulasi yang adil. Buruh berharap pemerintah dan DPR dapat mendengarkan suara mereka sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.