JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemprov Jakarta mengoptimalisasi inovasi produksi pangan perkotaan melalui pengembangan pertanian kota atau urban farming berbasis ruang di enam wilayah.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, saat rapat paripurna bersama anggota DPRD Jakarta dari berbagai Fraksi di DPRD Jakarta, Senin, 8 September 2025.
"Pemanfaatan lahan kosong atau fasilitas umum untuk pengembangan pertanian perkotaan oleh masyarakat sebagai kebun bersama (community garden) dan atap bangunan pemerintah termasuk sekolah sebagai rooftop farming," kata Rano membacakan dokumen jawaban Gubernur Jakarta atas masukan yang disampaikan anggota DPRD Jakarta terkait ketahanan pangan, Senin.
"Selain itu, juga dilakukan pengembangan produksi cabai dalam greenhouse dan pembentukan 100 Kampung Mandiri Pangan berbasis RW," tambah Rano.
Disamping itu, Rano menyampaikan, Pasar Induk dan BUMD Pangan telah memanfaatkan platform digital untuk menginformasikan lokasi pendistribusian pangan, perkembangan harga pangan di tingkat grosir, serta pemasaran produk pangan.
Baca Juga: DPRD Provinsi DKI Jakarta-Kadin DKI Jakarta Bahas Ketahanan Pangan
Disisi lain, kontrak Farming yang dilakukan Pemprov Jakarta juga menjadi salah satu cara dalam menjaga ketahanan pangan di Jakarta.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD Pangan telah melakukan kontrak farming dengan beberapa provinsi sekitar yang telah berlangsung sejak tahun 2022 hingga saat ini," tutur dia.
Pertanian Kota atau urban farming menjadi bukti bahwa Jakarta masih bisa bercocok tanam meski dihimpit dengan gedung-gedung pencakar langit, dengan memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah.
Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengungkapkan, pihaknya terus mengoptimalkan lokasi aset-aset Pemprov Jakarta untuk dimanfaatkan sebagai lokasi menanam dalam rangka menjaga ketahanan pangan.
Selain untuk mengamankan, Pemkot Jakarta Barat juga memanfaatkan lokasi aset-aset Pemprov sebagai lokasi urban farming.
