JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemprov Jakarta terus mengoptimalkan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi warganya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A Sidabalok, mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan pertanian di Jakarta membuat ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah menjadi tantangan utama.
"Sebagian besar wilayah Jakarta digunakan untuk permukiman, sehingga kemampuan produksi pangan mandiri sangat terbatas," ujar Hasudungan saat dihubungi Poskota, Selasa, 13 Mei 2025.
Untuk memastikan pasokan pangan yang stabil, Pemprov Jakarta mengandalkan kerja sama antar daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan, menggandeng sejumlah daerah seperti Sumatra, Jawa, Bali, dan Sulawesi sebagai mitra pemasok.
Baca Juga: Pemprov Jakarta Impor Sapi dari Australia untuk Ketahanan Pangan dan Stabilkan Harga
Hasudungan juga menambahkan, Pemprov Jakarta memanfaatkan teknologi digital untuk memantau ketersediaan, pasokan, dan harga pangan.
"Melakukan monitoring ketersediaan, pasokan, dan harga pangan baik secara langsung maupun melalui aplikasi seperti Info Pangan Jakarta (IPJ), Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKP), Jakarta Kini (JAKI), dan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)," jelasnya.
Selain itu, Hasudungan menyebutkan bahwa strategi jangka panjang sedang digarap, termasuk pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) sebagai solusi alternatif meningkatkan ketahanan pangan lokal.
"Mendorong pengembangan pertanian perkotaan dan melakukan program pangan bersubsidi," tuturnya.
Pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, Satgas Pangan, hingga pelaku usaha untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan di Jakarta. CR-4
.jpeg)
