Baca Juga: 33 Tahun Bersahabat, Desta Kenang Kepergian Ricky Siahaan
“Saya tidak berharap golput adalah pilihan terbaik saya di Pemilu berikutnya akibat krisis kepercayaan terhadap siapa pun pilihan calon nya nanti..” tulisnya.
“Ketegasan dan kebijakan Bapak sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa ini, termasuk harus mendengarkan keresahan kita sebagai rakyat Yuk Pak.. kita pasti sama kok.. Ingin Indonesia lebih baik.. Dan harapan itu masih ada.. Terima kasih Pak Presiden..” pungkasnya.
Dalam unggahan itu, Desta menunggah 17 Plus 8 Rakyat.
Baca Juga: Natasha Rizky Blak-blakan Soal Perceraiannya dengan Desta, Bukan Hanya karena Agama?
Isi dari “17+8 Tuntutan Rakyat”
DALAM 1 MINGGU DEADLINE: 5 SEPT
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
Baca Juga: Natasha Rizky Buka Suara Terkait Hubungannya dengan Desta, Netizen: Jangan Tanya Kenapa Pisah
- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
DALAM 1 TAHUN DEADLINE: 31/8/2026
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
- Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
- Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
- Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
- DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, disertai dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
- Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
- DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
- TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
- Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari operasi sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
- DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
- Tinjau ulang kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan mendengarkan hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang meresahkan masyarakat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
17 TUNTUTAN RAKYAT DALAM 1 MINGGU (hal. 1/2) DEADLINE: 5 SEPT 2025
Tugas Presiden Prabowo
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
