POSKOTA.CO.ID – Aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini di berbagai wilayah Indonesia soal tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rasanya semakin memanas.
Berbagai tragedi telah terjadi sejak demo pertama kali dilakukan, yakni pada 25 Agustus 2025 lalu.
Salah satu tuntutan terbesar dalam demo ini ialah soal tunjangan DPR.
Merespons aspirasi publik, seluruh fraksi DPR RI menyatakan dukungan terhadap evaluasi tunjangan anggota dewan. Bahkan, sebagian fraksi siap menghentikan fasilitas yang dinilai berlebihan.
Baca Juga: Harga Cabai-Bawang di Pasar Tradisional Stabil saat Musim Demo
Dilansir Poskota dari Instagram @dpr_ri, mulai dari Fraksi PDIP Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Demokrat, semuanya menegaskan komitmen untuk menyesuaikan fasilitas DPR agar lebih sesuai dengan kepatutan dan aspirasi rakyat.
Sikap dari parpol soal tunjangan DPR:
Dilansir Poskota melalui Instagram resmi @dpr_ri, berikut sikap para parpol:
PDIP: Fraksi PDIP melalui MH. Said Abdullah menyampaikan bahwa F-PDIP meminta penghentian tunjangan perumahan anggota DPR dan fasilitas lain yang dianggap berlebihan.
Gerindra: Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan Fraksi Gerindra siap meninjau ulang bahkan menghentikan tunjangan DPR yang dinilai mencederai kepercayaan rakyat.
Golkar: Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan fraksinya siap menyesuaikan fasilitas anggota DPR dan mendorong seluruh anggota DPR & DPRD agar bersikap, berbicara, dan berperilaku sesuai kepatutan.
NasDem: Sekretaris Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungan Fraksi NasDem untuk evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota DPR RI. (Pernyataan disampaikan sebelum Ahmad Sahroni dinonaktifkan dari DPR pada 30 Agustus 2025).
Baca Juga: 1.600 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Demo di Bogor
PKB: Sekretaris Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menyatakan PKB mendukung evaluasi dan penyesuaian tunjangan DPR serta mendorong peningkatan kinerja dewan demi kepentingan rakyat.
PKS: Anggota Fraksi PKS, Muhammad Kholid, menegaskan dukungan terhadap penghapusan tunjangan rumah dinas DPR, sejalan dengan visi APBN yang efektif, efisien, dan berpihak pada rakyat.
PAN: Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa evaluasi tunjangan merupakan bagian dari perbaikan berkelanjutan, dan fraksinya siap mengikuti proses transparan dan sesuai prinsip kepatutan.
Baca Juga: Daftar Korban Jiwa dalam Demo Ricuh di Indonesia, Mahasiswa hingga Pengemudi Ojek Online
Demokrat: Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyatakan kesiapan menerima kritik, dievaluasi, dan terus menampung aspirasi masyarakat.
Demikian sikap para parpol soal hal ini.