Dari informasi yang dihimpun, elemen masyarakat dari berbagai provinsi akan menggelar penyampaian pendapat dengan sasaran gedung DPRD hingga kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Isu yang diangkat dalam aksi kali ini cukup beragam. Di antaranya penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta sejumlah tuntutan lokal sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah.
Transportasi Publik Jakarta Digratiskan Sementara
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengambil langkah khusus pasca-kerusuhan.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa TransJakarta dan MRT akan digratiskan selama sepekan.
Keputusan ini diambil menyusul kerusakan sejumlah fasilitas transportasi publik imbas aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Kamis, 28 Agustus 2025.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Jakarta.
“Nah mungkin dalam seminggu ini kita akan memberikan gratis untuk TJ dan MRT, karena memang itu harus juga dibenahi,” ujar Rano di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
