Dengan logika sederhana, Jerome menilai bahwa anggota DPR seharusnya masih memiliki sisa dana sekitar Rp47 juta setiap bulan setelah membayar kos standar.
Lebih lanjut, Jerome Polin menyinggung persoalan kesenjangan sosial antara pejabat negara dan masyarakat. Ia menyoroti kondisi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara DPR menikmati tunjangan besar.
"Kalau begitu bukan ngekos namanya, tapi nginap di hotel bintang lima, Pak," sindir Jerome.
Merespons kritik publik, Adies Kadir menegaskan bahwa besaran tunjangan kos merupakan hasil keputusan lembaga, bukan pribadi.
Ia bahkan menyarankan agar anggota DPR mencari kos yang lebih murah, bahkan dengan harga Rp1 juta per bulan.
Kendati demikian, klarifikasi tersebut tidak meredam kritik masyarakat, melainkan memperkuat pandangan bahwa ada ketimpangan dalam kebijakan anggaran.
