“Jadi ya sampai kami datang ke sana (rumah Gubernur) dua hari yang lalu, sampai saat ini dari pihak pegawai sama sekali itu tidak ada respons. Kalau kami memang sudah lapor ke Pak Gubernur dan apa adanya,” tuturnya.
Menurut Diman, laporan yang disampaikannya berkaitan dengan dugaan penerima kompensasi fiktif.
Ia menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat sejatinya sangat baik, tetapi dimanfaatkan oleh oknum aparat desa demi keuntungan pribadi.
“Kedatangan kami ke sana untuk mengadukan dan minta keadilan, untuk pegawai desa yang membuat data tidak akurat, atau data fiktif. Karena memang di sini banyak penyimpangan masalah dana kompensasi untuk warga,” ucapnya. (cr-3)
