Senada dengan Diman, Toin Bachtiar, 40 tahun, warga Srimukti lainnya, juga menyampaikan keresahan serupa. Meski bukan penerima kompensasi, Toin merasa terpanggil untuk memperjuangkan transparansi di desanya.
“Ya, saya tidak ada kepentingan di situ. Saya hanya ingin berbicara jujur. Kemarin saya menemui KDM untuk minta transparansi agar buat peraturan seadil-adilnya untuk Desa Srimukti. Bangunan yang belum dibongkar, tapi sudah mendapatkan kompensasi harus dibongkar,” ucapnya.
Toin menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi sempat menunjukkan kemarahan ketika mendengar laporan adanya dugaan penyelewengan dana kompensasi.
Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Nilai Usulan Penghapusan Tunggakan PBB tidak Tepat, Ini Alasannya
“Dia (KDM) sangat marah sekali. Katanya, ‘berani-beraninya berbuat itu’. Dan terkait laporan saya, nanti dia mau datang ke mari, mengecek langsung ke lapangan,” beber Toin.
Menurutnya, kebijakan yang dibuat Dedi Mulyadi sebenarnya sudah sangat baik, karena memberikan perhatian kepada warga terdampak penggusuran. Namun, ia menyayangkan kebijakan tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum aparat desa.
“Sebenarnya kebijakan KDM itu sangat luar biasa. Dia memberi kebijakan kepada warga yang bangunannya telah dibongkar. Tapi kebijakan itu disalahgunakan,” ujarnya.
Baik Diman maupun Toin berharap, pemerintah desa dapat lebih terbuka, transparan, dan tidak semena-mena dalam mengambil kebijakan. Mereka menekankan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di Desa Srimukti.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Tekankan Makna HUT ke-80 RI
“Tolong untuk para pegawai desa jangan sewenang-wenang. Harus transparan dan apa adanya untuk masyarakat. Khususnya Desa Srimukti jangan membuat aturan sendiri. Tolong transparan kepada masyarakat di sini,” pungkas Diman.
Sebelumnya, warga Srimukti mengungkapkan dugaan penyelewengan pembayaran kompensasi atas pembongkaran bangunan liar. Bantuan dari Gubernur Jawa Barat itu dinilai tidak merata dan bahkan terindikasi terdapat penambahan data fiktif.
“Ya jelas, karena di sini banyak yang tidak punya bangunan tapi tetap mendapatkan dana kompensasi. Saya tahu siapa saja yang memang punya bangunan dan siapa yang tidak,” tuturnya.
