JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Masalah anak putus sekolah di Jakarta bukan sekadar persoalan pendidikan. Namun, mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Untuk mengatasinya, perlu langkah terpadu yang melibatkan pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Subki meminta Dinas Pendidikan (Disdik) merangkul dan memperhatikan sekolah swasta serta madrasah untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Baca Juga: Update Terbaru! Formasi CPNS 2025 Dibuka: Daftar Instansi, Syarat, dan Jadwal Lengkap
Upaya tersebut bisa menjadi salah satu solusi mengurangi potensi anak putus sekolah. "Mereka bisa jadi mitra yang membantu sekolah-sekolah negeri," ujar Subki, Kamis, 14 Agustus 2025.
Pasalnya, kuota sekolah negeri dinilai belum mampu menampung seluruh anak-anak Jakarta. "Mereka (sekolah swasta dan madrasah) punya peran dan jasa yang besar untuk menampung anak-anak yang tidak tertampung di (sekolah) negeri," kata Subki.
Subki berharap, terdapat bantuan untuk sekolah swasta dan madrasah agar berkembang dan berkualitas yang sama dengan sekolah negeri.
Baca Juga: 3 Zodiak Ini Paling Cocok Jadi Pasangan Leo, Chemistry-nya Bikin Susah Lepas
"Maka pemerintah berkewajiban juga memperhatikan sekolah swasta. Jangan hanya negeri," katanya.
Kolaborasi yang optimal dengan sekolah swasta dan madrasah, sambung Subki, tak ada lagi anak putus sekolah dengan alasan kesulitan biaya.
"Masa harus putus sekolah gara-gara gak masuk negeri dan gak bisa masuk swasta karena gak mampu bayar. Ini jadi perhatian bersama," ucap Subki.
Temuan Kasus Anak Putus Sekolah
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Lukmanul Hakim menemukan sebanyak 48 anak di sejumlah wilayah Kota Jakarta Barat mengalami anak putus sekolah.
Baca Juga: Prediksi Susunan Pemain Malut United vs Bali United di BRI Super League Hari Ini 15 Agustus 2025.
Mayoritas para orangtua anak-anak itu tidak punya pekerjaan alias pengangguran. Anak-anak tersebut luput dari program pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), sebab tidak bersekolah.
Anggaran pendidikan DKI Jakarta pada 2026 mencapai Rp3,4 triliun. Termasuk subsidi KJP. "Bantuan dari pemerintah berupa KJP juga belum mendapatkan (menjangkau) mereka," ujar Lukmanul.
Ia menduga, masih banyak anak-anak yang bernasib sama di DKI Jakarta. Kondisi tersebut merupakan 'puncak gunung es'. "Tetapi, terima kasih juga kepada pemerintah sudah menanggapi cepat, ada beberapa anak yang sudah sekolah," tutur Lukmanul.
Baca Juga: Harga Tiket Barcelona vs Real Madrid Legends di GBK
Anak-anak itu akan diajukan ke Pemprov DKI agar bisa kembali bersekolah. Bantuan disesuaikan dengan usia. Pemerintah provinsi akan mengatur dan menyesuaikan jenjang pendidikan.
Sebelumnya, Lukmanul menemukan puluhan anak-anak putus sekolah mendatangi Balai RW 06, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 14 Agustus 2025 kemarin. (Ril)
