Hersubeno menyoroti perbedaan data antarinstansi dan tudingan penutupan data terkait PHK dan pengangguran oleh Kementerian Tenaga Kerja.
“Padahal basis data yang benar ini kan sebenarnya yang menjadi dasar sebuah kebijakan itu diambil. Kalau datanya saja sudah salah apalagi enggak jelas, bagaimana kemudian kebijakan itu diambil?” kata Hersubeno.
Rocky mengungkap, perbedaan data antarinstansi sudah menjadi rahasia umum. Ia menilai, upaya menutup informasi justru memperburuk sentimen publik dan pasar.
Baca Juga: Rolex GMT-Master II Jadi Hadiah Prabowo ke Timnas, Berapa Harga Jam Tangan Sultan Ini?
“Justru dengan tidak dibuka makin menggemparkan. Jadi, ini satu aura dengan kecemasan umum bahwa pemerintah itu menyembunyikan kondisi riil ekonomi kita dan itu yang membahayakan harapan terhadap pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Rocky memperingatkan bahwa kontroversi data BPS dapat menurunkan minat investasi asing. Ia menilai, masalah ini tidak hanya soal metode penghitungan, tetapi juga kepercayaan publik dan investor.
“Selama kepercayaan publik itu tidak didasarkan pada realitas, selama investor asing juga tidak atau belum punya keyakinan sepenuhnya dengan data-data itu, nah selama itu ekonomi kita itu tetap tidak akan diincar oleh kalangan investor asing,” katanya.
Ia menambahkan, gejolak ini telah memicu reaksi masyarakat, termasuk penarikan tabungan rumah tangga, yang berdampak pada penurunan likuiditas pasar. Rocky menyarankan pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jujur dan berbasis realitas guna memulihkan kepercayaan publik.
“Harus ada public expose yang jujur dari pemerintah supaya harapan bisa dipulihkan,” pungkasnya.
