Sebelumnya, Djoko menilai, Kota Bekasi memiliki kemampuan anggaran untuk membenahi transportasi umum. Dengan APBD sekitar Rp7 triliun, seharusnya Bekasi mampu menyediakan layanan angkutan massal yang menjangkau permukiman warga.
“Bekasi ini APBD-nya Rp7 triliun. Saya rasa mampu kok. Masa Kota Palu yang APBD-nya cuma Rp1,8 triliun bisa punya transportasi publik. Jadi, membenahi angkutan umum itu perkara mau atau tidak, bukan mampu atau tidak,” ujarnya. (CR-3)
