POSKOTA.CO.ID - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) resmi mengumumkan kebijakan terbaru tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025.
Kebijakan ini memberikan kesempatan emas bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperoleh status setara ASN, meski dengan sejumlah ketentuan ketat yang harus dipenuhi.
Dalam aturan baru ini, Kemenpan RB menegaskan bahwa honorer R4 ke atas belum bisa mengikuti seleksi dan harus menunggu hingga CASN 2026.
Selain itu, terdapat 10 kriteria pencabutan status PPPK yang wajib diwaspadai, mulai dari pelanggaran disiplin hingga masalah pidana.
Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat reformasi birokrasi sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Honorer R2 dan R3 Jadi Prioritas, R4 dan di Atasnya Tunggu 2026
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), honorer kategori R2 dan R3 menjadi fokus utama dalam seleksi PPPK Paruh Waktu tahun ini.
Mereka yang lolos akan mendapatkan status setara Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk hak dan kewajiban yang sama.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, "Upah PPPK Paruh Waktu tidak boleh lebih rendah dari penghasilan mereka saat masih berstatus honorer." Hal ini tertuang dalam Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.
Sementara itu, honorer kategori R4 ke atas belum masuk dalam skema ini dan harus menunggu seleksi Calon ASN (CASN) umum pada 2026.
Baca Juga: Jenis Jabatan PPPK Paruh Waktu yang Tersedia dan Ketentuan Gaji Terbaru Setara UMP/UMK
