POSKOTA.CO.ID - Di tengah situasi yang belum sepenuhnya membaik, sangatlah elok, jika menggulirkan kebijakan yang semakin meringankan beban masyarakat, misalnya gaji naik, penghasilan naik, tunjangan naik, kesejahteraan naik.
Sebaliknya menjadi sangat tidak elok, jika mengeluarkan kebijakan yang semakin membebani masyarakat, seperti menaikkan tarif, harga barang dan hal lain yang sifatnya ‘naik”.
“Apalagi kalau pajak juga naik ya,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“ Seperti ramai diberitakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berencana menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen, gimana menurut kalian,” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Badai Menghadang, Tetap Tenang
“Mungkin dengan menaikkan PBB harga tanah di sana akan semakin menjadi mahal, nilainya bertambah tinggi,” kata Heri.
“Harga tanah semakin mahal lazimnya seiring dengan perkembangan daerahnya. Jika banyak proyek pembangunan strategis, berskala nasional seperti jalan tol, industri dan daerah wisata, harga tanah akan akan ikut terkatrol,” kata mas Bro.
“Berarti yang perlu dikembangkan adalah daerahnya. bukan pajaknya yang dinaikkan terlebih dahulu,” kata Heri.
“Sepertinya begitu.Kalau pajak naik, rakyat yang terkena beban, tetapi kalau daerahnya berkembang, pergerakan ekonomi juga berkembang, usaha berkembang, rakyat pun kian diuntungkan karena mendapat banyak manfaat,” kata Yudi.
“Coba kalau daerahnya minus, rakyat pun akan terkena dampaknya, upah minimum lebih kecil, kalah jauh dari daerah maju,” kata Heri.
“Kembali ke soal pajak naik, berapapun kenaikannya harus tetap dibayar oleh masyarakat. Karena membayar PBB adalah kewajiban,” kata mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Bertambah Usia, Kian Bijak
“Tak sedikit yang berpendapat bahwa segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur melalui undang – undang karena berimplikasi langsung kepada hak – hak rakyat,” kata Heri.
“Sepertinya soal rencana kenaikan PBB Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Pati sudah klir. Berita terkini menyebutkan bahwa rencana kenaikan PBB dibatalkan,” ujar mas Bro.
Seperti diberitakan, pengumuman pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pati, Sudewo, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-70 Kabupaten Pati, Kamis, 7 Agustus 2025.
Pembatalan kenaikan pajak ditegaskan lagi esok harinya. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan arahan dari pemerintah pusat, pemprov serta mendengarkan aspirasi warga dan tokoh masyarakat.
“Keputusan membatalkan kenaikan PBB patut kita apresiasi. Lebih baik mundur, ketimbang salah langkah. Lebih baik bertanya dan mendengarkan saran , ketimbang sesat di jalan,” ujar mas Bro.
“Ada pepatah mengatakan, orang bijak jika taat bayar pajak, pemimpin bijak, jika mau mendengarkan suara rakyat,” ujar Yudi. (Joko Lestari)