BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID - Buruknya efisiensi dan lemahnya manajemen potensi lokal jadi salah satu penyebab minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi.
Ditambah lagi, belum optimalnya pengelolaan aset daerah, hingga minimnya inovasi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), jadi tantangan utama pemerintahan.
Dede Yusuf mengatakan, dengan kondisi seperti ini, ia menyadari bahwa menjalankan pemerintahan daerah bukan hal yang mudah. Keterbatasan anggaran dan rendahnya efisiensi, sudah jadi masalah klasik dalam pengembangan BUMD.
"Dari hasil rapat-rapat yang kami lakukan di Komisi II, kebanyakan memiliki masalah yang sama,” kata Dede Yusuf.
Baca Juga: Dede Yusuf Tetap Ingin Pramuka Ekskul Wajib Sekolah, Bentuk Karakter Siswa
Dia menambahkan, sejauh ini kebanyakan daerah memiliki rasio belanja pegawai di banyak daerah masih terlalu tinggi bahkan mencapai 70 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk itu Komisi II DPR RI akan terus berupaya mendorong agar porsi belanja pegawai diturunkan hingga 50 persen sehingga, ruang fiskal untuk pembangunan bisa meningkat,” tambahnya.
Untuk caranya, lanjut dia, setiap daerah punya mekanismenya masing-masing. Mulai dari sumber daya alam, air, manusia, dan lainnya.
Baca Juga: UU ASN Resmi Disahkan, Dede Yusuf Tegaskan Formasi Guru Ada Dalam Kewenangan Pemda
“Saya rasa, Kabupaten Bandung Barat masih tergolong beruntung jika dibandingkan dengan daerah di kepulauan yang 80 persen wilayahnya hutan lindung dan lebih sulit bergerak. Di Bandung Barat masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Dia mencontohkan, aset vital seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang hingga sekarang masih dimiliki Kabupaten Bandung Induk, sebetulnya bisa saja induknya dipindah ke KBB terlebih, KBB memiliki sumber air yang terbilang melimpah.
