JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan serius terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal itu disampaikan menyusul penetapan Direktur Utama Food Station berinisial KG sebagai tersangka kasus dugaan beras oplosan atau beras tidak sesuai standar mutu.
“BUMD yang seharusnya melayani warga Jakarta justru ditengarai merugikan masyarakat banyak. Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan momen ini untuk melakukan audit menyeluruh dan membenahi BUMD-BUMD di Jakarta,” ujar Francine kepada Poskota, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Baca Juga: DKPP Bekasi Sebut Beras Oplosan Masih Layak Konsumsi, tapi...
Francine juga mendesak Pemprov Jakarta segera mengganti direksi yang terlibat dalam kasus tersebut.
Selain KG, dua pejabat Food Station lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur Operasional berinisial RL dan Kepala Seksi Quality Control berinisial RP.
“Pemprov Jakarta harus segera mengganti jajaran Direksi Food Station menyusul penetapan ini,” tegasnya.
Francine juga meminta agar Pemprov mengecek ulang beras subsidi yang disalurkan kepada masyarakat.
"Apakah ada pelanggaran oplosan ini dalam penyaluran program pangan bersubsidi, karena saat ini yang baru disampaikan ke publik adalah pelanggaran untuk distribusi beras dari sisi komersialnya saja,” ucapnya.
Baca Juga: Dirut PT Food Station Tersandung Kasus Beras Oplosan, Begini Modusnya
Ia menekankan agar kasus ini tidak dianggap selesai begitu saja.
