Selain itu, dia mengatakan, ada potensi anggaran yang bisa dimanfaatkan, seperti sisa anggaran Kartu Lansia Jakarta tahun sebelumnya yang mencapai Rp130 miliar dan tidak digunakan.
“Jumlah sasaran juga tidak besar, sekitar 15.000 sampai 25.000 orang. Kalau bantuannya Rp300 ribu per bulan, itu hanya sekitar Rp90 miliar per tahun, jauh lebih kecil dari sisa anggaran yang tidak terpakai itu,” tuturnya.
Terkait koordinasi dengan eksekutif, Fraksi Gerindra telah menyampaikan usulan dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta. Namun, belum ada pembahasan lebih lanjut dengan Dinas Sosial (Dinsos) maupun Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).
Baca Juga: Gerindra Kecewa Pramono Anung Sebut Usulan Kartu Janda Jakarta Aneh
“Kami sudah sampaikan secara tegas dalam pembahasan APBD Perubahan kemarin. Tapi untuk diskusi teknis dengan Dinsos atau PPAPP, memang belum ada,” ujarnya.
Atas dasar itu, ia berharap, Pemprov Jakarta tidak buru-buru menolak, melainkan mau mengkaji lebih jauh potensi dan urgensi dari program ini.
“Harapannya, pemerintah daerah mempelajari dan melakukan kajian, bukan langsung menilai ‘aneh-aneh’. Kalau mindset-nya sudah negatif duluan, begitu dengar kata ‘janda’ langsung dianggap sensitif, itu yang harus diperbaiki,” katanya.
