BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID – Mentari belum tinggi saat anak-anak berlarian di lorong sempit Kampung Pemulung, Blok Ciherang, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Senyum mereka lepas, meski debu dan bau sampah dari TPA Sarimukti menyengat.
Di balik keceriaan itu, tersimpan keresahan. Mereka khawatir kehilangan tempat tinggal yang telah lama mereka sebut rumah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencanangkan penataan kawasan TPA Sarimukti. Bagi sebagian orang, ini kabar baik. Tapi tidak bagi sekitar 50 kepala keluarga yang tinggal berdampingan dengan gunungan sampah.
Baca Juga: Kejari Bongkar Korupsi Mobil Lab Covid-19 di Bandung Barat, Eks Kadinkes Jadi Tersangka
Beberapa pekan lalu, sejumlah warung dan pondok semi permanen di tepi jalan menuju TPA dibongkar.
Pemerintah menyebutnya sebagai bagian dari perbaikan tata kelola lingkungan. Warga yang dibongkar diberi uang kompensasi untuk sewa tempat sementara.
Tapi warga yang tinggal lebih dalam, seperti di Kampung Pemulung, justru makin khawatir.
Sesepuh kampung, Nandang Beceng, 54 tahun, mengaku ini sudah tempat tinggalnya yang ketiga.
“Awalnya cuma saya dan beberapa keluarga. Tapi seiring waktu, jumlah keluarga yang datang terus bertambah. Akhirnya semua didata,” ujarnya sambil menunjuk deretan rumah kayu berukuran belasan meter persegi.
Nandang menyebut para pemulung datang dari berbagai daerah, seperti Sukabumi, Cianjur, Bogor, Purwakarta, hingga Gunung Halu. Mereka datang dengan mimpi hidup sederhana dari memilah sampah.
Secara administratif, Kampung Pemulung tidak tercatat sebagai bagian dari Desa Sarimukti. Namun keberadaan mereka nyata. Dalam perayaan HUT RI, mereka ikut serta bahkan menjadi panitia kecil.
Baca Juga: Produksi dan Edarkan Uang Palsu Berbahan Kertas Roti, Pria di Bandung Barat Ditangkap Polisi
“Kebanyakan memang masih ber-KTP luar daerah. Tapi sudah lama tinggal di sini. Hidup dari sini,” kata Nandang.
Isu penataan TPA membuat warga waswas. Mereka tak tahu ke mana harus pergi jika sewaktu-waktu digusur.
“Silakan kami dipindahkan, tapi beri kami kepastian. Jangan hanya dikasih uang lalu ditinggal,” tegasnya.
Masalah lain adalah pendidikan. Sekolah masih jadi mimpi jauh di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas. Tahun ajaran 2025–2026, hanya dua anak dari kampung ini yang masuk SD.
“Kalau ditotal paling cuma lima anak yang sekolah. Sisanya bantu orang tua memilah sampah,” ungkap Nandang.
Baca Juga: Banjir Kembali Kepung Lembang Bandung Barat
Baginya dan warga lain, kampung ini bukan sekadar pondok kayu. Ini simbol perjuangan hidup. Mereka tak minta banyak—hanya tempat tinggal yang layak dan pengakuan.
“Kalau memang harus dipindah, tolong beri kami tempat. Kami juga manusia,” ucap Nandang.
Di tengah tumpukan botol plastik dan kaleng bekas, harapan itu masih menyala. Mereka hanya ingin tetap tinggal. Hanya ingin hidup.