POSKOTA.CO.ID - Minyak goreng dioplos, bahan bakar minyak dioplos, gas elpiji dioplos juga.
Sekarang lagi ramai diperbincangkan ibu rumah tangga karena beras premium yang biasa mereka beli tak lepas dari oplosan juga.
Mengoplos berarti mengurangi mutu dengan cara mencampur beras dengan mutu yang lebih rendah.
Misalnya saja satu karung beras premium dioplos dengan satu karung beras non premium. Hasilnya dua karung beras semuanya dijual dengan harga premium, meski separo isinya bukan beras premium.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Siap-Siap Penuhi Janji
Perbandingan oplosan, tergantung selera yang mengoplos, bisa 1:1, bisa juga 2:1 atau 3:1. Tujuannya mengantongi keuntungan berlipat dengan cara mudah.
"Cari untung sah - sah saja, tetapi jangan menipu konsumen dong," kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
"Yang repot jika beras oplosan ini sampai dikonsumsi konsumen restoran dan warteg, yang kena getahnya pemilik restoran dan pedagang warteg, karena nasinya nggak enak seperti biasanya," kata Yudi.
"Bisa - bisa ditinggalkan konsumen karena mengira pedagang mengurangi mutu, harganya tetap," tambah Yudi.
"Lebih repot lagi, jika istri dicurigai suami bilangnya beli beras premium, rasa abal - abal, karena beras oplosan" canda Heri.
"Jadi ada efek domino kerugian. Tak heran, jika kalangan anggota dewan gemes atas ulah pengoplos beras. Tak kurang Ketua DPR, Puan Maharani minta kupas dan selidiki tuntas oplos beras ini," urai mas Bro.
Seperti diberitakan, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto juga minta agar perusahaan yang terlibat ditindak tegas.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Nasib Gaji Ke-13 dan 14
Titiek merasai prihatin zaman seperti sekarang ini masih ada yang oplos - oplos, perusahaan besar lagi ya. Itu harus ditindak supaya ada efek jera.
"Setuju bu, hari gini masih ada oplos -oplos. Pelakunya harus ditindak, selain merugikan konsumen, utamanya ibu rumah tangga, juga para petani yang kualitasnya berasnya diturunkan, sementara harganya tetap dijual mahal kepada masyarakat, " kata mas Bro.
"Selain mengoplos, juga ada yang mengurangi takaran. Ini merusak tata niaga pangan di tengah pemerintah sedang giat- giatnya mewujudkan swasembada pangan," kata Heri. (Joko Lestari)
