Kabar Gembira! Perpres Nomor12 Tahun 2025 Jadi Sinyal Kuat Kenaikan Gaji PNS, TNI, dan Polri Tahun Ini

Salah satu target utamanya adalah menaikkan kesejahteraan PNS, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI, dan Polri agar lebih sejalan dengan kebutuhan hidup layak.

Tantangan Sistem Penggajian Saat Ini

Pemerintah mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam sistem penggajian ASN saat ini, antara lain:

1. Gaji pokok yang kurang relevan: Penetapan gaji hanya berdasar golongan dan masa kerja belum mempertimbangkan komponen kebutuhan hidup layak.
2. Kesenjangan tunjangan: Perbedaan tunjangan kinerja antar-instansi memengaruhi keadilan dan mobilitas ASN.
3. Kurang kompetitif dengan sektor swasta: Sistem remunerasi yang ada sulit menarik talenta muda terbaik.
4. Pendekatan Pemerintah: Solusi Jangka Pendek dan Menengah

Baca Juga: Link Pengumuman Hasil SM UNSRI 2025 D3 dan Alih Profesi Hari Ini 7 Juli 2025 Jam Berapa? Cek di Sini

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah merumuskan dua strategi utama:

1. Kenaikan gaji berkala (jangka pendek)

   Langkah ini menjadi upaya cepat untuk meningkatkan pendapatan ASN dan menunjukkan apresiasi atas kinerja mereka.

2. Konsep "Total Reward" (jangka menengah)

   Konsep ini tidak hanya mencakup gaji, tetapi juga tunjangan, fasilitas, dan peluang pengembangan karier, dengan tiga prinsip utama: keadilan internal, kelayakan sesuai standar hidup, dan daya saing dengan sektor swasta.

Tahapan Implementasi Kebijakan

Walau rencana kenaikan gaji menjadi harapan besar, implementasinya akan dilakukan secara bertahap dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan regulasi: Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) baru tentang penghargaan dan pengakuan ASN.
2. Penguatan data kepegawaian: Melakukan pemetaan jabatan, evaluasi tunjangan, dan survei gaji untuk menyusun kebijakan berbasis data.
3. Efisiensi anggaran: Penataan belanja negara agar lebih fokus pada kesejahteraan pegawai.
4. Penilaian kinerja: Menyempurnakan sistem merit untuk memastikan kenaikan gaji didasarkan atas kinerja dan tanggung jawab.

Optimisme di Masa Depan

Dengan hadirnya RPJMN 2025–2029, pemerintah memiliki landasan hukum untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk memperbaiki kesejahteraan ASN.

Kendati belum ditetapkan angka pasti kenaikan gaji, dokumen ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem penggajian yang lebih adil dan kompetitif.

Harapannya, reformasi ini akan berdampak positif pada pelayanan publik dan mendorong lahirnya birokrasi yang profesional dan berintegritas.