Tak hanya itu, pengelolaan aset daerah juga dianggap belum optimal.
"Banyak aset daerah belum bersertifikat atau dalam sengketa hukum. Ini berisiko merugikan keuangan daerah. PSI mendorong digitalisasi dan transparansi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)."
Kevin juga menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
"PSI menilai partisipasi masyarakat masih bersifat seremonial. Jakarta harus membuka ruang dialog yang luas dan setara bagi seluruh elemen warga," tegasnya.
Fraksi PSI berharap HUT ke-498 menjadi momentum untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang inklusif dan ramah bagi semua, serta mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan dengan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
