Menurut data terakhir dari KemenpanRB, terdapat sisa formasi CASN 2024 yang cukup signifikan, yaitu antara 300 ribu hingga 400 ribu posisi yang belum terisi.
Rini Widyantini menyebutkan bahwa untuk membuka kembali formasi-formasi tersebut, diperlukan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kami masih menunggu keputusan Presiden terkait sisa formasi tahun lalu. Semua keputusan harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan anggaran yang tersedia," ungkap Rini.
Baca Juga: CPNS 2025: Kapan Pendaftaran Dibuka? Ini Kabar Terbaru dari BKN dan KemenpanRB
Berdasarkan ketetapan Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenpanRB, mengenai simpang siurnya informasi tentang CASN 2025 terdiri dari tiga poin utama:
- Fokus pada penyelesaian rekrutmen CASN 2024, termasuk penyelesaian tenaga non-ASN.
- Belum ada keputusan final mengenai seleksi CASN 2025.
- Komitmen pemerintah tetap pada pelayanan publik dengan penataan ASN secara akuntabel dan efisien.
Waspada Hoaks dan Penipuan Berkedok CPNS 2025
Seiring tingginya antusiasme publik, muncul berbagai tautan palsu dan situs tidak resmi yang mengklaim sebagai kanal pendaftaran CPNS 2025.
Beberapa di antaranya bahkan meminta informasi pribadi seperti nama lengkap dan akun media sosial, yang diduga sebagai upaya phishing.
Pemerintah dengan tegas mengimbau masyarakat agar:
- Selalu mengecek informasi di situs resmi BKN (https://www.bkn.go.id) dan KemenpanRB (https://www.menpan.go.id).
- Tidak mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan.
- Menunda pengisian data pribadi sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah.
Kapan CPNS dan PPPK 2025 Dibuka?
Hingga artikel ini diterbitkan, belum ada pengumuman resmi terkait jadwal pendaftaran CPNS maupun PPPK tahun 2025.
Pemerintah masih menunggu selesainya seluruh proses rekrutmen tahun sebelumnya dan melakukan evaluasi menyeluruh atas kebutuhan ASN nasional.
Pengumuman mengenai seleksi CASN 2025 akan disampaikan hanya melalui kanal resmi pemerintah dan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Masyarakat diminta bersabar dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak memiliki dasar hukum.
