POSKOTA.CO.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengeluarkan aturan terbaru mengenai biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 ini menetapkan penyesuaian tarif akomodasi, transportasi, dan tunjangan harian, dengan kenaikan signifikan pada biaya penginapan.
Salah satu poin yang mencuri perhatian adalah kenaikan batas maksimal biaya hotel untuk pejabat tinggi menjadi Rp9,3 juta per malam.
Perubahan ini disebut sebagai penyesuaian terhadap inflasi dan tingginya biaya akomodasi di sejumlah kota besar, seperti Jakarta. Sebelumnya, tarif tertinggi untuk pejabat negara hanya sebesar Rp8,72 juta per malam, artinya terjadi kenaikan sekitar 6,6 persen.
Baca Juga: Ini Syarat dan Besaran Gaji Guru Sekolah Rakyat 2025, Status Langsung ASN!
Pemerintah menegaskan bahwa revisi ini diperlukan untuk memastikan kenyamanan dan efektivitas kerja selama perjalanan dinas.
Namun, kebijakan ini langsung memantik perdebatan. Sebagian pihak mempertanyakan kenaikan anggaran di tengah upaya efisiensi belanja negara, sementara pejabat pemerintah membantah bahwa fasilitas ini diberikan dengan pengawasan ketat.
"Ini bukan hak mutlak, melainkan berdasarkan kebutuhan dinas yang harus dipertanggungjawabkan," tegas juru bicara Kemenkeu dalam rilis resminya.
Penyesuaian Tarif Hotel Dinas Berdasarkan Jabatan
Aturan terbaru ini membagi besaran biaya penginapan berdasarkan golongan jabatan, dengan rincian sebagai berikut:
Pejabat Negara, Wakil Menteri, dan Eselon I:
- Rp2,14 juta – Rp9,3 juta per malam (terutama untuk wilayah dengan tarif tinggi seperti DKI Jakarta).
- Sebelumnya, tarif maksimal hanya Rp8,72 juta, artinya terjadi kenaikan sekitar 6,6%.
Pejabat Eselon II:
- Rp1,63 juta – Rp4,91 juta per malam.
Eselon III–IV:
- Rp1,06 juta – Rp3,73 juta per malam.
ASN Golongan III ke Bawah:
- Rp580 ribu – Rp1,54 juta per malam.
Tambahan Fasilitas: Uang Harian dan Representasi
Selain akomodasi, ASN dan pejabat juga mendapatkan tunjangan harian dan uang representasi dengan ketentuan:
Pejabat Negara/Wakil Menteri:
- Uang representasi: Rp250 ribu (luar kota) dan Rp125 ribu (dalam kota).
- Uang harian: Rp580 ribu per hari (khusus daerah seperti Papua).
Eselon I:
- Uang representasi: Rp200 ribu (luar kota) dan Rp100 ribu (dalam kota).
Eselon II:
- Uang representasi: Rp150 ribu (luar kota) dan Rp75 ribu (dalam kota).
Baca Juga: Uang Lembur ASN 2026 Resmi Ditetapkan Sri Mulyani, Ini Besaran, Mekanisme Klaim, dan Syaratnya
Tiket Pesawat dan Perjalanan Luar Negeri
Aturan baru juga mengatur biaya transportasi:
- Jakarta–Manokwari (kelas bisnis): Rp16,22 juta.
- Perjalanan luar negeri: Uang harian bisa mencapai USD 792/hari, tergantung negara tujuan dan jabatan.
Respons Publik dan Penjelasan Pemerintah
Kebijakan ini memicu beragam tanggapan. Sebagian kalangan mempertanyakan kenaikan anggaran di tengah upaya penghematan belanja negara.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membela keputusan ini, menyatakan bahwa penyesuaian masih dalam batas wajar dan diperlukan untuk mendukung efektivitas tugas negara.
Kemenkeu menegaskan bahwa dana tidak diberikan otomatis, melainkan harus disertai laporan pertanggungjawaban resmi. "Ini bukan fasilitas bebas, tapi berdasarkan kebutuhan dinas yang bisa diaudit," tegas juru bicara Kemenkeu.
Analisis: Perlukah Kenaikan Ini?
Ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistyo, mengakui bahwa penyesuaian diperlukan akibat kenaikan harga properti dan inflasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Ahmad Faisal menyarankan agar pemerintah memperketat verifikasi laporan perjalanan dinas, termasuk membandingkan tarif hotel dengan harga pasar.
Apa Dampaknya bagi Anggaran Negara?
Revisi aturan ini diprediksi akan menambah beban APBN, terutama untuk instansi dengan mobilitas tinggi seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, Kemenkeu memastikan bahwa alokasi dinaikkan secara proporsional tanpa mengganggu postur fiskal.
Dengan aturan baru ini, diharapkan kenyamanan dan produktivitas ASN selama dinas tetap terjaga, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas keuangan negara.