Prabowo menegaskan, kenaikan gaji ini bertujuan menciptakan hakim yang "tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dibeli". Bahkan, ia siap memangkas anggaran TNI dan Polri jika diperlukan.
"Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi. Percuma kita punya polisi dan tentara hebat, tapi koruptor lolos di pengadilan," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya setelah mengetahui banyak hakim yang masih mengontrak rumah. "Ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas. Kita akan lakukan pembangunan perumahan besar-besaran," janjinya.
Respons Komisi Yudisial: "Take Home Pay Junior Rp40 Juta"
Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyambut baik kebijakan ini, tetapi mengingatkan agar diikuti dengan peningkatan integritas.
"Hakim paling junior saat ini take home pay-nya sekitar Rp40 juta. Kenaikan ini harus jadi modal untuk zero tolerance terhadap korupsi," tegasnya.
Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata menambahkan, "Peningkatan kesejahteraan harus dibarengi komitmen moral hakim untuk menjaga kemandirian."
Baca Juga: Naik 280 Persen, Ini Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan Hakim di Era Prabowo
Reformasi Peradilan atau Sekadar Kenaikan Gaji?
Kebijakan Prabowo ini menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, dianggap sebagai terobosan untuk mengurangi mafia peradilan. Di sisi lain, skeptisisme muncul apakah kenaikan gaji benar-benar mampu memberantas praktik suap.
Yang jelas, langkah ini menjadi ujian nyata bagi hakim Indonesia: apakah kesejahteraan yang lebih baik benar-benar melahirkan putusan yang adil dan tak tergoyahkan?
