POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan besar dengan mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280 persen, kebijakan yang disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam sejarah peradilan Indonesia.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Prabowo dalam acara pengukuhan 1.451 calon hakim di Mahkamah Agung (MA), Kamis 12 Juni 2025. Kebijakan ini menargetkan kenaikan tertinggi justru untuk hakim junior, sebagai upaya membangun pondasi peradilan yang lebih kuat.
"Di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior, paling bawah," tegas Prabowo di hadapan para hakim.
Pernyataan ini langsung memicu tepuk tangan meriah dari peserta yang hadir. Presiden menegaskan, langkah ini diambil setelah dirinya terkejut mengetahui kondisi kesejahteraan hakim yang dinilai belum ideal.
Baca Juga: Gaji Hakim Naik Drastis 280 Persen Utamanya bagi Junior, Ini Kata Presiden Prabowo
Kebijakan ini bukan sekadar kenaikan gaji biasa, melainkan bagian dari reformasi struktural di tubuh peradilan. Prabowo berkomitmen menciptakan lingkungan hukum yang lebih bersih, di mana hakim tidak mudah tergoda oleh suap atau intervensi.
Bahkan, ia menyatakan siap mengalihkan anggaran sektor lain, termasuk pertahanan dan keamanan, demi memastikan hakim bekerja dengan integritas penuh. "Kita butuh hakim yang benar-benar tidak bisa dibeli," tegasnya.
Kebijakan Kenaikan Gaji: Junior Paling Diuntungkan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024, gaji pokok hakim golongan terendah (IIIa dengan masa kerja kurang dari 1 tahun) saat ini sebesar Rp2.785.700. Jika dinaikkan 280 persen, gaji mereka akan melonjak menjadi Rp7.799.960.
Sementara itu, hakim golongan tertinggi (IVe dengan masa kerja 32 tahun) yang sebelumnya bergaji Rp6.373.200 akan menerima Rp17.844.960.
Berikut rincian kenaikan gaji hakim berdasarkan golongan:
- Golongan IIIa (masa kerja kurang dari 1 tahun): Rp2.785.700 jadi Rp7.799.960
- Golongan IVe (masa kerja 32 tahun): Rp6.373.200 jadi Rp17.844.960
Baca Juga: 16 Tahun Menikah, Irfan Hakim Ungkap Istrinya Tak Pernah Minta Apapun: Takut Rusak
"Anggaran TNI/Polri Bisa Dikurangi demi Hakim yang Bersih"
Prabowo menegaskan, kenaikan gaji ini bertujuan menciptakan hakim yang "tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dibeli". Bahkan, ia siap memangkas anggaran TNI dan Polri jika diperlukan.
"Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi. Percuma kita punya polisi dan tentara hebat, tapi koruptor lolos di pengadilan," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya setelah mengetahui banyak hakim yang masih mengontrak rumah. "Ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas. Kita akan lakukan pembangunan perumahan besar-besaran," janjinya.
Respons Komisi Yudisial: "Take Home Pay Junior Rp40 Juta"
Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menyambut baik kebijakan ini, tetapi mengingatkan agar diikuti dengan peningkatan integritas.
"Hakim paling junior saat ini take home pay-nya sekitar Rp40 juta. Kenaikan ini harus jadi modal untuk zero tolerance terhadap korupsi," tegasnya.
Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata menambahkan, "Peningkatan kesejahteraan harus dibarengi komitmen moral hakim untuk menjaga kemandirian."
Baca Juga: Naik 280 Persen, Ini Rincian Gaji Pokok dan Tunjangan Hakim di Era Prabowo
Reformasi Peradilan atau Sekadar Kenaikan Gaji?
Kebijakan Prabowo ini menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, dianggap sebagai terobosan untuk mengurangi mafia peradilan. Di sisi lain, skeptisisme muncul apakah kenaikan gaji benar-benar mampu memberantas praktik suap.
Yang jelas, langkah ini menjadi ujian nyata bagi hakim Indonesia: apakah kesejahteraan yang lebih baik benar-benar melahirkan putusan yang adil dan tak tergoyahkan?
