“Mengatasi masalah lingkungan perlu kebijakan konkret, bukan sebatas gerakan moral berupa ajakan atau imbauan. Masyarakat akan terlibat aktif menjaga lingkungan sekitar, jika kebijakan yang digulirkan pemerintah memihak dan memberi dampak positif bagi kehidupan mereka..”, kata Harmoko.
Lingkungan hidup belakangan menjadi problema yang paling sering mengemuka.
Kadang, permasalahan lingkungan acap berulang dan nyaris sama, tetapi sepertinya belum terdapat solusi jitu untuk mengatasinya, sehingga tak terbantahkan kerusakan alam dan lingkungan terus saja mengemuka.
Padahal kita sadar betul bahwa rusaknya lingkungan alam pada suatu masa, belum tentu dapat dikembalikan seperti habitat semula, meski sudah 10 masa berikutnya memperbaikinya.
Baca Juga: Kopi Pagi: Rela Berkorban, Kenapa Tidak
Kerusakan lingkungan di negeri kita cukup beragam, dan dinilai sejumlah kalangan sudah cukup serius.
Yang mudah kita saksikan adalah daerah aliran sungai dalam kondisi kritis, penyebabnya beragam, di antaranya limbah industri yang terkandung berbagai zat kimia.
Kerusakan hutan di Indonesia menjadi perhatian dunia, mulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga terindikasi pembakaran hutan menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada.
Data menyebutkan, laju deforestasi ( proses berkurangnya luas hutan baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia) mencapai 1,8 juta hektar per tahun.
Jika hal ini bila dibiarkan terus menerus, akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia yang berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Bahkan, juga mengundang kemiskinan.
Dapat dimaknai, keputusan pemerintah baru – baru ini yang mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, bagian dari upaya pelestarian dan penyelamatan hutan di negeri kita.
Baca Juga: Kopi Pagi: Indahnya Saling Berbagi
Di sisi lain, sebelumnya Greenpeace mengungkapkan tambang di lima pulau kecil di Raja Ampat telah merusak lebih dari 500 hektare hutan dan mengancam 75 persen terumbu karang terbaik dunia di kawasan tersebut.
Rakyat tentu sangat berharap, kebijakan prorakyat guna mencegah kerusakan lingkungan terus berkesinambungan, tak hanya di sektor kehutanan, juga lainnya.
Ini dapat dipahami, mengingat masih cukup pajang daftar kerusakan lingkungan hidup di negeri kita, juga di dunia yang dapat menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup umat manusia.
Sebut saja, yang acap mencuat adalah kerusakan ratusan ribu hektar terumbu karang, alih fungsi lahan, pencemaran air, tanah dan udara dan masih banyak lagi yang memerlukan keseriusan pemerintah untuk mengatasinya.
Kerusakan lingkungan apalagi yang dilatarbelakangi motif ekonomi semata oleh sekelompok orang tak bertanggung jawab, dampaknya sangat luar biasa.
Baca Juga: Kopi Pagi: Kebangkitan Moral Bagian I
Yang dirugikan bukan hanya penduduk yang berada di saat kerusakan terjadi, tetapi hingga ke anak- cucunya kelak.
Rakyat tentu sangat mengapresiasi pemerintah yang memiliki "keberanian" menghentikan semua aktivitas yang dapat merusak lingkungan hidup. Penegakan hukum tanpa tebang pilih menjadi satu agenda mendesak.
Begitu juga regulasi yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam mengelola hutan, sumber daya alam, lahan pertanian dan perkebunan.
Perlu dilakukan usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai tebang pilih tanam Indonesia, reboisasi, serta pengolahan sampah agar dapat terurai dengan baik.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut , tentu saja dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menyelamatkan alam dan lingkungan hidup, bukan kepentingan hidup bisnisnya semata.
Perlu kolaborasi antara pemerintah , masyarakat, serta pelaku industri dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam yang begitu melimpah ruah.
Dengan satu tekad kolaborasi demi kemajuan dan kejayaan negeri, bukan keuntungan pribadi bagi mereka dengan mengatasnamakan kolaborasi.
Masyarakat pun harus sadar mengenai pentingnya lingkungan sekitar bagi kehidupan dan masa depan kita.
Jangan rusak lingkungan hanya untuk kepentingan sesaat seperti kegiatan ilegal logging dan penambangan liar..
Kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Tata ruang, daerah resapan air dan sebagainya yang belakangan kian terlihat tanpa koordinasi sehingga terkesan jalan sendiri - sendiri.
Sekiranya masih ada kebijakan yang perlu dikoreksi karena terdapat kekeliruan selama ini, pemerintah perlu membuka diri.
Sebab, sikap keterbukaan ini bentuk adanya kehendak perubahan. Berubah menuju lebih baik lagi demi kejayaan negeri, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Maknanya mengatasi masalah lingkungan perlu kebijakan konkret, bukan sebatas gerakan moral berupa ajakan atau imbauan.
Masyarakat akan terlibat aktif menjaga lingkungan sekitar, jika kebijakan yang digulirkan pemerintah memihak dan memberi dampak positif bagi kehidupan mereka.
Sebaliknya jika kebijakan soal lingkungan dirasakan hanya menguntungkan sekelompok atau segelintir orang, jangan disalahkan jika sebagian masyarakat lainnya akan berpangku tangan menyaksikan kerusakan lingkungan.
Mari kita selamatkan lingkungan kita. Mari kita rawat, jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita demi anak – anak cucu kita. (Azisoko)
