“Menyelaraskan berarti mampu menempatkan diri, kapan harus berbicara, mengkritik, menyampaikan aspirasi, apa yang pantas diaspirasikan dan kepada siapa disampaikan agar tidak salah arah dan sasaran. Akan tercipta harmoni, jika dilandasi dengan kejujuran,”
-Harmoko-
Di era sekarang kejujuran kian dibutuhkan. Jujur atas sebuah info yang tersebar dan disebarkan, jujur menyikapi peristiwa yang sudah terjadi, sedang terjadi dan bakal terjadi. Jujur pula terhadap apa yang sedang dilakukan, termasuk kebijakan yang digulirkan tidak mengesankan untuk mencuci pencitraan.
Maknanya, kebijakan dimaksud sejak awal perumusan, kajian penerima manfaat hingga pelaksanan sudah dilandasi dengan kejujuran, meski tidak tertutup adanya potensi menyelipkan kepentingan.
Namun, dengan dilandasi kejujuran, maka kepentingan sepihak, kelompok, dan politik akan luluh dengan kepentingan yang lebih luas lagi, yakni bangsa dan negara.
Kata jujur acap dilengkapi dengan “adil” sehingga menjadi jurdil ( jujur dan adil). Proses politik harus dilandasi dengan kejujuran, begitu juga dengan pengambilan keputusan suara rakyat untuk memilih para pemimpinnya melalui pemilu, baik pilpres, pileg maupun pilkada.
Tetapi, lagi – lagi, keadilan hakiki akan sulit tercipta tanpa adanya kejujuran. Bagaimana mungkin tercipta rasa keadilan masyarakat, jika perkara diputus tidak dengan kejujuran.
Bagaimana kebijakan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan secara adil dan merata, jika dalam pelaksanaannya masih diwarnai dengan kecurangan dan kebohongan.
Pepatah mengatakan kebohongan hanya akan menyelamatkan sementara, tapi menghancurkan kita selamanya. Lazimnya kebohongan pertama harus ditutupi oleh kebohongan- kebohongan selanjutnya. Jadilah apa yang disebut kebohongan publik.
Demi pencitraan, demi legalitas publik, acap seseorang menyembunyikan kesalahan.Dengan segala cara dan penuh rekayasa, hal buruk disembunyikan.
Ada yang mengatakan, demi pencitraan, menyembunyikan keburukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
