Lebih lanjut, ia menyoroti anomali di mana Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) justru menetapkan beberapa pulau kecil sebagai kawasan pertambangan, sebuah ketentuan yang ia nilai sangat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.
Mufti Anam juga mempertanyakan bagaimana izin tambang bisa diberikan di Raja Ampat, padahal kawasan tersebut secara jelas merupakan zona konservasi laut dan destinasi pariwisata kelas dunia.
Lokasi tambang PT Gag Nikel bahkan disebut-sebut berada tidak jauh dari Pulau Piaynemo, salah satu ikon wisata unggulan Raja Ampat yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
"Sudah cukup kerusakan hutan dan laut, serta penggusuran terhadap masyarakat adat. Kita tidak boleh mengorbankan alam yang menjadi aset penting bagi generasi mendatang," tegasnya.
Struktur Manajemen PT Gag Nikel
Untuk memahami lebih jauh tentang PT Gag Nikel, penting untuk mengetahui jajaran pengurusnya.
Berikut adalah struktur Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan informasi dari situs resmi perusahaan:
Dewan Komisaris:
- Hermansyah, Presiden Komisaris
- Lana Saria
- Ahmad Fahrur Rozi
- Saptono Adji
Direksi:
- Arya Arditya Kurnia, Plt. Presiden Direktur / Direktur Operasi
- Aji Priyo Anggoro, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan SDM
Keberadaan nama-nama ini di struktur manajemen, terutama Ahmad Fahrur Rozi yang juga dikenal sebagai tokoh agama, menambah dimensi lain dalam perdebatan publik.
Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pengambil keputusan, mengingat sensitivitas lokasi tambang dan dampak potensialnya terhadap lingkungan serta masyarakat adat.
.png)
