POSKOTA.CO.ID - Raja Ampat, kawasan kepulauan eksotis di Papua Barat Daya, dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.
Namun, belakangan ini, wilayah tersebut menjadi sorotan tajam publik setelah aktivitas pertambangan oleh dua perusahaan, salah satunya PT Gag Nikel, dianggap mengancam kelestarian lingkungan.
PT Gag Nikel adalah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, dan merupakan bagian dari entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Perusahaan ini disebut sebagai pelaku utama dalam eksplorasi dan pengelolaan sumber daya nikel di wilayah tersebut.
Baca Juga: Viral di X Tagar SaveRajaAmpat, Ini Penjelasan Lengkap dan Maknanya
Isu lingkungan yang mencuat dipicu oleh kekhawatiran masyarakat dan organisasi lingkungan atas potensi kerusakan ekologis di sekitar area tambang.
Salah satu pernyataan keras datang dari organisasi Greenpeace Indonesia melalui akun media sosial mereka yang menyebut bahwa 'Surga terakhir Indonesia yang bernama Raja Ampat kini berada dalam ancaman keserakahan industri nikel'.
Di tengah riuhnya kritik terhadap aktivitas pertambangan tersebut, nama Arya Arditya Kurnia muncul ke permukaan.
Arya diketahui menjabat sebagai Direktur Operasi sekaligus pelaksana tugas (Plt) Presiden Direktur PT Gag Nikel.
Baca Juga: Hari Raya Iduladha 1446H, TelkomGroup Salurkan 946 Hewan Kurban untuk Masyarakat
Posisinya yang strategis menjadikan Arya sebagai figur sentral dalam manajemen operasional perusahaan.
Dalam pernyataan resminya, Arya Arditya menyampaikan bahwa PT Gag Nikel menghormati keputusan penutupan sementara kegiatan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.
"Kami menerima keputusan pemerintah dan siap memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam proses evaluasi," ujar Arya dalam keterangannya.
Ia juga menegaskan bahwa aktivitas pertambangan PT Gag Nikel tidak dilakukan di kawasan konservasi maupun Geopark UNESCO.
Baca Juga: Menteri ESDM Hentikan Sementara Operasi Tambang Nikel di Pulau Gag Raja Ampat
Selain itu, menurut Arya, perusahaan telah mengantongi seluruh izin yang dibutuhkan dan beroperasi sesuai dengan prinsip Good Mining Practices yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan.
Profil kekayaan Arya Arditya pun menjadi bahan perhatian publik setelah publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laporan tersebut, Arya mencatat total kekayaan bersih sebesar Rp4,99 miliar per akhir tahun pelaporan.
Kekayaan tersebut terdiri dari aset properti berupa dua bidang tanah dan bangunan di wilayah Bogor senilai Rp2,04 miliar, kendaraan mewah seperti VW Tiguan Allspace dan Peugeot 5008 Allure FL, serta satu motor BMW G310R dengan nilai sektor transportasi sebesar Rp1,15 miliar.
Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp415 juta dan kas serta setara kas sebesar Rp1,85 miliar.
Namun, Arya juga memiliki utang sebesar Rp784 juta, yang jika dikalkulasi menjadikan total kekayaan bersihnya berada di kisaran hampir Rp5 miliar.
Di sisi lain, polemik ini menjadi panggilan penting untuk pengawasan ketat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah-wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi seperti Raja Ampat.
Para aktivis dan masyarakat sipil terus mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang dan dampaknya terhadap ekosistem lokal.
.webp)
