POSKOTA.CO.ID - Seruan Save Raja Ampat dan Papua Bukan Tanah Kosong kini tengah ramai digaungkan di media sosial.
Seruan tersebut menggema dari aksi unjuk rasa yang dilakukan aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia bersama sejumlah warga Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Di mana, hal tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap ekspansi tambang nikel yang dinilai mengancam ekosistem dan keberlanjutan kawasan konservasi dunia tersebut.
Dalam video yang beredar di media sosial, tampak para demonstran membentangkan spanduk besar bertuliskan “Save Raja Ampat” dan “Papua Bukan Tanah Kosong”.
Aksi itu berlangsung singkat dan berakhir dengan pengamanan sejumlah demonstran oleh pihak keamanan.
Meski begitu, pesan yang mereka sampaikan telah mengundang perhatian luas masyarakat dan aktivis lingkungan di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Greenpeace Indonesia: Waspadai Dampak Migrasi Mikroplastik Galon Sekali Pakai
Mengapa ‘Save Raja Ampat’ Viral?
Gerakan ini menjadi viral setelah Greenpeace Indonesia membagikan sejumlah unggahan di media sosial mengenai kondisi terkini di Raja Ampat.
Dalam unggahan tersebut, Greenpeace menunjukkan foto-foto dan video udara dari pulau-pulau di Raja Ampat yang mulai menunjukkan aktivitas pertambangan, termasuk di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran/
Greenpeace menilai bahwa, kegiatan pertambangan ini tidak hanya mengancam daratan, tetapi juga ekosistem bawah laut yang menjadi daya tarik utama pariwisata dan kehidupan masyarakat lokal.
Dalam keterangan resminya, Greenpeace menyebut Raja Ampat sebagai “The Last Paradise” yang kini terancam oleh keserakahan industri dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada lingkungan.
“Satu per satu keindahan alam Indonesia dirusak dan dihancurkan hanya demi kepentingan sesaat dan golongan oligarki serakah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kehancuran alam yang semakin hari semakin marak terjadi,” tulis Greenpeace dalam unggahan Instagram @greenpeaceid.
Baca Juga: Jubir Klarifikasi Terkait Ma'ruf Amin Ajak Masyarakat Berwisata ke Raja Ampat
Laporan Greenpeace menyebut bahwa lebih dari 500 hektare hutan di wilayah Raja Ampat sudah mulai rusak akibat ekspansi tambang.
Kawasan yang sebelumnya menjadi lokasi ekowisata andalan dan habitat penting flora-fauna kini terancam kehilangan fungsinya.
Padahal selama ini, pusat industri nikel Indonesia berada di Maluku Utara dan Sulawesi.
Namun, sejak pemerintah menggencarkan kebijakan hilirisasi tambang, proses pengolahan bijih mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Wilayah Papua Barat Daya pun mulai dilirik sebagai ladang potensial sumber nikel baru.
Dalam pesan moral yang mereka sampaikan, Greenpeace dan warga lokal mengajak masyarakat luas untuk bersuara.
Mereka menolak anggapan, tanah Papua adalah ruang kosong yang bebas dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan nasib masyarakat adat.
“Ketika satu persatu keindahan alam Indonesia dihancurkan hanya demi kepentingan sesaat dan golongan tertentu, diam bukanlah pilihan. Kita semua harus beraksi dan bersuara lebih keras kepada para penguasa, karena ini negeri kita,” seru Greenpeace.
Aksi ini juga diakhiri dengan ajakan untuk menandatangani petisi di situs resmi Greenpeace Indonesia demi menolak tambang nikel di Raja Ampat.
Pemerintah Indonesia sendiri saat ini sedang menggenjot hilirisasi nikel guna mendukung industri baterai kendaraan listrik dan produk berbahan dasar stainless steel.
Kendati demikian, kebijakan ini memunculkan dilema baru ketika wilayah-wilayah konservasi seperti Raja Ampat ikut dibidik.
Di satu sisi, hilirisasi dianggap sebagai strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan menciptakan lapangan kerja.
Namun di sisi lain, kegiatan ini berisiko besar menimbulkan degradasi lingkungan, pencemaran, serta konflik sosial, apalagi ketika dilakukan di kawasan yang semestinya dilindungi.
