“Satu per satu keindahan alam Indonesia dirusak dan dihancurkan hanya demi kepentingan sesaat dan golongan oligarki serakah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kehancuran alam yang semakin hari semakin marak terjadi,” tulis Greenpeace dalam unggahan Instagram @greenpeaceid.
Baca Juga: Jubir Klarifikasi Terkait Ma'ruf Amin Ajak Masyarakat Berwisata ke Raja Ampat
Laporan Greenpeace menyebut bahwa lebih dari 500 hektare hutan di wilayah Raja Ampat sudah mulai rusak akibat ekspansi tambang.
Kawasan yang sebelumnya menjadi lokasi ekowisata andalan dan habitat penting flora-fauna kini terancam kehilangan fungsinya.
Padahal selama ini, pusat industri nikel Indonesia berada di Maluku Utara dan Sulawesi.
Namun, sejak pemerintah menggencarkan kebijakan hilirisasi tambang, proses pengolahan bijih mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Wilayah Papua Barat Daya pun mulai dilirik sebagai ladang potensial sumber nikel baru.
Dalam pesan moral yang mereka sampaikan, Greenpeace dan warga lokal mengajak masyarakat luas untuk bersuara.
Mereka menolak anggapan, tanah Papua adalah ruang kosong yang bebas dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan nasib masyarakat adat.
“Ketika satu persatu keindahan alam Indonesia dihancurkan hanya demi kepentingan sesaat dan golongan tertentu, diam bukanlah pilihan. Kita semua harus beraksi dan bersuara lebih keras kepada para penguasa, karena ini negeri kita,” seru Greenpeace.
Aksi ini juga diakhiri dengan ajakan untuk menandatangani petisi di situs resmi Greenpeace Indonesia demi menolak tambang nikel di Raja Ampat.
Pemerintah Indonesia sendiri saat ini sedang menggenjot hilirisasi nikel guna mendukung industri baterai kendaraan listrik dan produk berbahan dasar stainless steel.
