JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, dalam menangani sejumlah persoalan sosial selama 100 hari pertama masa kerja.
"Saya mengapresiasi niat baik Pemprov dalam menangani isu-isu sosial seperti Kampung Bayam, KJP terputus sebanyak 777.622, dan pemutihan ijazah. Ini langkah pro-rakyat," kata Sekretaris Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo, saat dikonfirmasi, Sabtu, 31 Mei 2025.
Namun, ia mencatat bahwa masih banyak program yang belum tuntas secara implementasi.
"Sisi implementasi masih banyak yang belum tuntas. Kami mendorong percepatan agar warga terdampak segera mendapatkan haknya secara adil," ujarnya.
Baca Juga: PSI Beri Catatan Kritis atas 100 Hari Pramono-Rano Pimpin Jakarta
Rio juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap isu kemiskinan dan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah di Jakarta.
"Saya berharap Pemprov tak hanya fokus pada program populis jangka pendek, tapi mulai membangun pondasi kebijakan berkelanjutan berbasis data dan keadilan sosial," tegasnya.
Ia menambahkan, meski inflasi Jakarta lebih rendah dibanding nasional, daya beli warga di wilayah padat dan miskin masih perlu dijaga.
"Namun tantangan menjaga daya beli, khususnya di wilayah padat dan miskin, masih harus jadi prioritas dalam pengambilan kebijakan ke depan," pungkasnya. (cr-4)
