Data yang tidak valid, seperti penerima yang tidak memenuhi syarat atau duplikasi nama, dapat menyebabkan usulan ditolak untuk memastikan keadilan dalam distribusi bantuan.
Selain itu, pemerintah juga sering melakukan verifikasi ketat untuk menghindari penyalahgunaan bansos, yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan usulan yang tidak memenuhi kriteria.
Ketidaksesuaian dengan Kebijakan Pemerintah
Setiap usulan bansos harus selaras dengan kebijakan pemerintah yang berlaku. Jika usulan bansos tidak sesuai dengan prioritas program nasional atau tidak memenuhi ketentuan hukum, kemungkinan besar akan ditolak.
Misalnya, pemerintah mungkin sedang fokus pada bansos untuk sektor tertentu, seperti perlindungan sosial bagi pekerja informal atau bantuan pendidikan, sehingga usulan di luar fokus tersebut kurang mendapat perhatian.
Selain itu, aspek teknis seperti mekanisme penyaluran atau jenis bantuan yang diusulkan juga dapat menjadi penyebab penolakan jika dianggap tidak realistis atau sulit dilaksanakan.
