Kasus penyalahgunaan data KTP untuk pinjaman online seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Berikut beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan:
- Hindari mengunggah foto KTP ke media sosial. Banyak pelaku memindai data dari unggahan pengguna yang tidak sadar.
- Gunakan watermark saat diminta mengirim KTP secara digital untuk verifikasi, misalnya menambahkan tulisan "Hanya untuk verifikasi Aplikasi XYZ".
- Cek status pinjaman Anda secara berkala melalui SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk memastikan tidak ada kredit fiktif atas nama Anda.
- Laporkan kebocoran data ke instansi terkait bila Anda mencurigai adanya penyalahgunaan.
Tanggung Jawab Layanan Pinjaman Online dan Regulasi Perlindungan Data
OJK telah mewajibkan seluruh penyelenggara pinjaman online untuk menjalankan prinsip verifikasi ketat (know your customer/KYC) dan menjaga kerahasiaan data pengguna. Namun, masih banyak pinjol ilegal yang mengabaikan prinsip ini dan hanya mengejar target pencairan pinjaman.
Untuk itu, pemerintah juga tengah menyusun peraturan pelindungan data pribadi melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan sanksi pidana dan administratif kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan data masyarakat.
Menjadi korban penyalahgunaan data KTP oleh pelaku penipuan pinjaman online merupakan kondisi yang serius dan perlu ditangani secara sistematis.
Dengan melapor ke pinjol, OJK, kepolisian, dan Dukcapil, masyarakat dapat meminimalkan dampak dari kejahatan ini. Pencegahan juga tidak kalah penting: selalu waspadai permintaan data pribadi dan pastikan tidak sembarangan membagikannya ke pihak tidak terpercaya.
Melalui edukasi, kesadaran digital, serta penguatan regulasi oleh pemerintah, diharapkan kasus pencurian identitas untuk pinjaman ilegal dapat ditekan secara signifikan.
