Selain itu, terdapat pula dimensi sosial yang tidak kalah penting. Kegaduhan publik mengenai ijazah Jokowi telah berlangsung bertahun-tahun dan telah menjadi senjata politik dalam berbagai kontestasi elektoral.
Proses hukum yang berlangsung ini berpotensi menjadi titik terang, meskipun juga menimbulkan risiko polarisasi baru di masyarakat.
Kasus gugatan terhadap UGM senilai Rp69 triliun mencerminkan ketegangan antara hak atas informasi publik dan batas tanggung jawab lembaga pendidikan.
Sementara proses hukum berjalan, masyarakat perlu menunggu putusan pengadilan sebagai rujukan sahih. Perdebatan soal keaslian ijazah presiden telah menimbulkan dampak sosial yang luas, dan hanya pengadilan yang dapat menjadi arena untuk mengurai benang kusut polemik ini secara objektif dan berkeadilan.
