Dalam jangka pendek hingga 2026, Pemkab Bogor akan fokus pada penguatan fasilitas, perbaikan sistem manasik, serta integrasi transportasi. Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, pusat pelayanan ini akan beroperasi secara penuh paling lambat pada 2027.
Dari sisi kebijakan dan pendanaan, koordinasi juga terus dilakukan dengan berbagai instansi terkait, yakni Kementerian Agama, DPR, serta pemerintah pusat.
Menurut Ajat, proyek ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, melainkan juga pembinaan menyeluruh bagi calon jemaah haji dan umrah.
Baca Juga: Ormas di Bogor Surati Dokter soal Izin Praktik, Polisi Dalami
“Tujuannya agar calon jemaah, baik yang akan berangkat maupun yang masih menunggu, tetap mendapat pembinaan dan perhatian secara utuh, baik dari sisi spiritual, mental, maupun pengetahuan,” ungkapnya.
Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, Kabupaten Bogor menargetkan menjadi role model dalam pengelolaan pelayanan haji dan umrah yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan di Indonesia. (CR-5)
