Tekanan sosial juga menjadi pemicu penting. Perempuan cenderung merasa harus menjaga citra sosial di masyarakat. Kebutuhan sosial seperti pakaian, arisan, hingga tuntutan gaya hidup, menambah tekanan finansial yang mereka tanggung.
“Norma sosial membuat perempuan merasa perlu tampil layak di mata masyarakat. Ini tekanan psikologis yang kerap memicu pinjaman impulsif,” ungkap Mike.
Urgensi Literasi Keuangan yang Tepat Sasaran
Maraknya jeratan pinjol pada perempuan menegaskan perlunya literasi keuangan yang diarahkan secara spesifik. Program edukasi harus dirancang sesuai demografi, lokasi, dan strata sosial penerima.
“Literasi keuangan tidak bisa diberikan secara general. Harus dibuat persona. Siapa yang kita edukasi? Umurnya? Tinggal di mana? Apa latar belakangnya?” kata Mike.
Pemerintah, OJK, dan pelaku jasa keuangan harus bekerja sama dalam mengembangkan modul edukatif yang relevan, termasuk pelatihan berbasis komunitas atau training of trainer.
Peran Perusahaan dan Regulasi yang Pro Perempuan
Tak hanya perempuan yang harus diberi pelatihan, perusahaan pinjol legal juga perlu diwajibkan menjalankan seleksi ketat. Pinjaman hanya boleh diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat dan mampu membayar.
“Produk keuangan harus memiliki proses yang benar, seleksi yang ketat. Tidak bisa asal menyodorkan pinjaman hanya karena data lengkap,” jelas Mike.
Sementara untuk pinjol ilegal, peningkatan pengawasan dan tindakan hukum mutlak diperlukan. Karena praktik semacam ini sudah masuk kategori kejahatan ekonomi.
Baca Juga: Kode Redeem FF Baru Aktif Hari Ini, Jumat, 2 Mei 2025 Ada Skin dan Ratusan Diamond
Dukungan DPR dan Rekomendasi Kebijakan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti urgensi akses keuangan yang ramah perempuan. Ia mendorong regulasi yang menjamin keamanan bagi perempuan, terutama mereka yang menjadi kepala keluarga.
“Negara harus hadir memberikan layanan finansial yang aman dan ramah perempuan. Kita ingin perempuan terus berdaya tanpa dibebani utang yang membelenggu,” ujar Puan.
Ia juga memastikan DPR akan mendorong lahirnya regulasi yang menjamin hak perempuan terhadap akses keuangan yang sehat.
