PRESIDEN Joko Widodo ngotot ingin menggelar upacara kenegaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur. Kengototan Presiden Jokowi itu pun jadi polemik di masyarakat.
Sebab, selain fasilitas masih banyak yang belum siap, juga secara teknis akan sulit, karena dalam konvensi kenegaraan RI, selain upacara juga ada pidato kenegaraan Presiden di depan sidang anggota MPR.
Nah, di IKN Nusantara belum ada Gedung MPR. Dan MPR secara konstitusi bersidang di Ibu Kota Negara. Dan saat ini Keppres perpindahan IKN belum diteken Presiden.
Lantas, pemerintah melalui Menko PMK Muhadjir Effendy memutuskan, Upacara Kenegaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI diadakan di dua tempat. Yang pertama, Upacara di Istana Negara dipimpin oleh Wapres KH Ma’ruf Amin, sedangkan yang kedua, di IKN Nusantara, Kaltim, dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Kita tahu untuk upacara kenegaraan itu di Jakarta saja sudah sangat memakan biaya sangat besar. Pengamanan, pengisi acara, dan tamu undangan, semua memerlukan pelayanan kelas wahid.
Apalagi Upacara Kenegaraan HUT RI di IKN Nusantara, Kaltim, pastinya jauh lebih besar. Hal ini mengingat biaya pemberangkatan dan akomodasi di sana. Lantas segi pengamanan yang merupakan masih lokasi terbuka, belum lengkap dengan segala pengamanan kepresidenan yang harus super aman.
Dipastikan, adanya dua upacara HUT Kemerdekaan RI tersebut menjadi pemborosan bermilyar-milyar. Pengamanan dipastikan akan diperkuat dari darat, udara, dan laut. Semua siap siaga di sana. Sedangkan untuk upacara di IKN tersebut, pastinya memboyong ribuan orang yang dibiayai negara.
Ini jelas membutuhkan biaya sangat besar. Namun, bagi Presiden Jokowi, hal seperti itu tidak dipikirkan, baginya harus dan harus, upacara di IKN harus digelar. Padahal hal teknis juga menghadang.
Bagaimana penyelenggaraannya Pidato Kenegaraan 16 Agustus di hadapan sidang MPR, dan kemudian dilanjutkan pagi harinya Upacara Kenegaraan Peringatan HUT Keerdekaan RI di IKN Nusantara.
Untuk memecah kebuntuan ini, kabarnya Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di pagi hari dan Pidato Pengantar APBN 2025 akan digelar lebih awal, alias dimajukan ke tanggal 15 Agustus.
Memang begitu setiap tahun. selain upacara HUT Kemerdekaan, konvensi kenegaraan kita, dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI selalu dengan pidato kenegaraan Presiden RI di hadapan sidang umum MPR di ibu kota negara.
