Jelang Aksi Protes Rakyat, Mahasiswa dan Pimpinan Organisasi Sipil Konsolidasi Bahas PERPPU Hingga Hak Angket

Kamis 23 Feb 2023, 12:02 WIB
Mahasiswa dan Organisasi Sipil konsolidasi persiapan menjelang pelaksanaan Aksi Protes Rakyat Indonesia.(Ist)

Mahasiswa dan Organisasi Sipil konsolidasi persiapan menjelang pelaksanaan Aksi Protes Rakyat Indonesia.(Ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID  – Puluhan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Eksponen Organisasi Sipil melakukan pertemuan guna mengkonsolidasikan persiapan menjelang pelaksanaan Aksi Protes Rakyat Indonesia, yang akan dilaksanakan di halaman Gedung DPR RI, Selasa (28/2) pekan depan.

Dalam pertemuan yang digelar di aula Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti (USAKTI), Grogol, Jakarta, Rabu (22/3) sore, disepakati 9 tuntutan yang akan disampaikan pada Aksi Protes Rakyat Indonesia.

Kesembilan tuntutan yang dirumuskan dalam pertemuan itu antara lain: Tolak Perppu Ciptaker; pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; taati konstitusi yang berlaku;  DPR gunakan hak angket untuk memeriksa pelanggaran konstitusi Presiden; dan mencabut seluruh kebijakan yang merugikan rakyat.

Ketua Kepresma USAKTI, Vladima Insan Mardika, mengemukakan konsolidasi mahasiswa dengan pimpinan organisadi sipil ini dimaksudkan untuk menyatukan visi dan aksi bersama pada 28 Februari  2023. 

"Mahasiswa sepakat pada 24 Februari akan menyerahkan dokumen keberatan secara formil kepada DPR," ungkap Vladima.

Bisma Ridho, mahasiswa Astronomi dari ITB mengapresiasi Kepresma USAKTI yang telah berhasil mempersatukan elemen-elemen masyarakat  dari mahasiswa, petani hingga buruh menunjukkan kemampuan dan kekuatan terhadap rezim oligarkhi saat ini.

Dia mengingatkan agar mahasiswa tidak lupa pada isu penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk yang ketiga kalinya, dan penghapusan ambang batas pencalonan Presiden.

"Isu ini akan terus dimatangkan terus ke depannya," kata Bisma seraya menambahkan, tadi sudah dibahas soal demokrasi bahwa akar masalah demokrasi itu adalah pada political treshold yang 20% sehingga menciptakan polarisasi secara politik, karena dalam sistem ini siapapun calon presidennya tetap akan berada di bawah kendali oligarkhi.

Sementara Sunarti dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia '92 (SBSI) terus menyemangati mahasiswa untuk bergerak melawan kezaliman rezim oligarkhi ini.

"Nasib bangsa dan negara ini ke depan ada di pundakmu. Karena itu, adik-adik harus terus vokal menyuarakan kebenaran. Kami terus mendukung perjuanganmu," tegas Sunarti.

Konsolidasi yang diikuti sekitar 100 peserta itu semula direncanakan dilaksanakan di Plaza USAKTI, ruang terbuka taman di Kampus A. Namun beberapa saat menjelang acara dimulai, izin dari pihak kampus dibatalkan. 

Berita Terkait

Menelisik Hak Angket

Kamis 22 Feb 2024, 05:03 WIB
undefined

Indop: Gertakan Hak Angket

Jumat 23 Feb 2024, 08:18 WIB
undefined

Lantang Soal Suara, Sumbang Soal Beras

Selasa 27 Feb 2024, 06:11 WIB
undefined

Hak Angket Jangan Merugikan Rakyat

Rabu 28 Feb 2024, 05:30 WIB
undefined

Pemilu Hingga Beras Terburuk dalam Sejarah

Sabtu 09 Mar 2024, 09:44 WIB
undefined

News Update