“Dengan meniru, memiliki watak dan kecakapan alam itu, pemimpin akan memiliki jiwa ksatria sebagai sarana mendarmabaktikan diri kepada negara dan rakyatnya”
-Harmoko-
MELALUI kolom ini pekan lalu, saya sampaikan bahwa pemimpin di level manapun harus tampil di depan memberi teladan kebaikan, bukan memperburuk keadaan. Mampu melakukan perubahan menuju kemajuan, bukan kemunduran. Keteladanan dalam berucap, berbuat dan bersikap, termasuk kebijakan yang digulirkan guna mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana cita – cita negeri ini didirikan.
Mengapa perlu keteladanan? Jawabnya keteladanan akan membangun partisipasi publik, menggerakkan masyarakat melakukan perubahan menuju kemajuan.
Dalam paribasan Jawa dikenal “kacang mangsa ninggala lanjaran” – buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini menggambarkan bentuk hubungan darah antara orang tua dengan anaknya. Adanya kesamaan sikap, sifat, watak, dan karakter antara orangtua dan anaknya.
Dalam arti luas, membangun masyarakat, bangsa dan negara, dapat digambarkan hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Jika pemimpin baik, rakyat akan ikut baik. Pemimpin bekerja keras membangun bangsa, rakyat akan bekerja lebih keras mengikutinya. Pemimpin yang santun, rakyatnya akan lebih santun dan hormat.
Jika para pemimpin mempertontonkan kegaduhan, berperilaku korup, sewenang – wenang dan menyalahgunakan kekuasaan, maka rakyatnya pun akan mengikutinya, abai terhadap etika dan norma.
Lantas pemimpin seperti apa yang diharapkan untuk masa depan? Jawabnya tentu akan sangat beragam. Rakyat mengharapkan pemimpin yang sempurna, tanpa cacat dan cela.
Ini terjadi di negara manapun, termasuk Amerika Serikat yang menganut kebebasan, rakyatnya menuntut sosok yang sempurna, bebas dari skandal, tidak tercela, bahkan untuk urusan yang terkecil sekalipun menetapkan standar tinggi.
Pemimpin yang sempurna memang sulit didapat, mengingat kesempurnaan hanyalah milikNya. Tetapi berusaha mendekat ke arah sana, adalah upaya yang wajib dilakukan karena seorang pemimpin adalah cermin dari masyarakat dan wakil dari sebuah negeri. Di pundaknya beban ditanggungkan dan aspirasi diwakilkan lewat pilpres, pileg atau pilkada.
Banyak falsafah kepemimpinan yang bisa dijadikan rujukan agar menjadi pemimpin yang baik dan benar, amanah, membawa kemajuan sesuai harapan rakyat.
Setidaknya kita mengenal falsafah kepemimpinan astabrata (delapan watak). Astabrata mengajarkan agar seorang pemimpin bersikap adil, merata tanpa pilih kasih sebagaimana filosofi watak bumi, geni (api), banyu (air), bayu (angin), langit (angkasa), surya (matahari), candra (bulan) dan kartika (bintang). Memberi kehidupan untuk semua, tanpa kecuali, tanpa prasangka, tanpa balas jasa, tanpa melihat latar belakang status sosial ekonominya, aspirasi politiknya.
Ada kepemimpinan Gadjah Mada yang mengajarkan tiga dimensi spiritual, moral dan manajerial. Sultan Agung lewat Serat Sastra Gendhing dengan tujuh amanahnya. Dua di antaranya, yakni “rukti setya garba rukmi” – seorang pemimpin harus memiliki tekad bulat menghimpun segala daya dan potensi guna kemakmuran dan ketinggian martabat bangsa.
Disinilah perlunya membangun kemandirian bangsa, tak hanya soal pangan, sandang, dan papan. Tak cukup soal kemandirian ekonomi, juga politik dan budaya sebagaimana konsep TriSakti yang digagas Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan.
Dalam amanah Serat Sastra Gendhing juga disebutkan “smara bhumi adi manggala” – seorang pemimpin harus menjadi pelopor pemersatu dari berbagai kepentingan yang berbeda – beda dari waktu ke waktu. Suatu sikap yang saat ini sangat dibutuhkan membangun bangsa, yang sekarang ini kian terpolarisasi, terpecah belah akibat beda dukungan dan pilihan. Kedua amanah tadi selaras dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai sumber dari sumber hukum, dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial.
Dengan meniru, memiliki watak dan kecakapan alam itu, pemimpin akan memiliki jiwa ksatria sebagai sarana mendarmabaktikan diri kepada negara dan rakyatnya seperti diurai Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Yang dibutuhkan kemudian adalah perubahan sikap para pemimpin melalui aksi nyata. Bukan sebatas slogan, tetapi jauh dari kenyataan. Bukan indah di atas kertas, tetapi minim realitas. Perlu kerja keras, kerja tangkas dan kerja cerdas mengatasi beragam tantangan yang semakin nyata. Cekatan mengambil tindakan, gesit merespons situasi tersulit. Mari lakukan aksi nyata, bukan tebar pesona. (Azisoko*)
