SERANG, POSKOTA.CO.ID - Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) perwakilan Serang menyoroti terkait kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang menutup sementara tempat wisata pasca lebaran Idul Fitri.
Kebijakan tersebut dinilai tidak populis dan sangat merugikan masyarakat kecil, terutama para pedagang yang berada di sepanjang kawasan wisata di sekitar pantai Anyer.
Hal tersebut dikatakan pada saat aksi yang dilakukan beberapa aktivis Kumala perwakilan Serang di bundaran Ciceri, Kota Serang, Selasa (18/5/2021).
Misbah, selaku Kordinator Lapangan (Korlap) mengatakan, masyarakat npara pedagang kecil baru saja mendapat angin segar dengan dibukanya tempat wisata pasca lebaran Idul Fitri oleh pemerintah pusat.
"Namun angin segar itu tiba-tiba hilang ketika Gubernur Banten mengeluarkan kebijakan secara mendadak yang menutup seluruh tempat wisata di Banten," ujarnya.
Hal tersebut, lanjutnya, tentu sangat melukai hati dan perasaan masyarakat setempat. Ditambah lagi mereka sudah lama berpuasa sejak kejadian gempa bumi akhir 2018 lalu.
"Satu tahun yang lalu juga mereka masih berpuasa karena Pandemi Covid-19, dan sekarang ketika baru dibuka kemudian langsung ditutup lagi. Ini tentu sangat merugikan bagi para pemasang kecil," jelasnya.
Menurut Misbah, seharusnya jika memang Gubernur mau menutup seluruh tempat wisata, dilakukan sejak awal puasa agar masyarakat tidak terlalu berharap dan tidak berdampak kerugian.
"Jajaran di lingkaran Gubernur itu kan banyak orang yang pintar, bisa menganalisa kondisi di lapangan nanti seperti apa. Seharusnya jauh-jauh hari mereka bisa memprediksi," tegasnya.
Namun yang terjadi tidak demikian. Gubernur memberi harapan terhadap potensi kebangkitan ekonomi kecil masyarakat Anyer dan sekitarnya, namun kemudian ia gagap dan menutupnya.
"Kenapa pas masyarkat hendak berdatangan ke wisata dan pedagang mulai berjualan ini malah ditutup," tanyanya.
Selain persoalan itu, Kumala juga menyoroti terkait janjinpasangan WH-Andika terkait program berobat geratis cukup dengan KTP, pengentasan penggangguran tapi selalu mengalami peningkatan sampai 4 kali berturut-turut.
"Saat masa kampanye Wh-Andika sudah mengungkap 21 masalah yang ada di Banten akan diselesaikan seperti tata kelola pemerintah, insfraktukur jalan, pendidikan, kesehtan, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan pertanian," ucapnya.
Oleh karena itu dalam aksinya Kumala menuntut dua hal kepada gubernur banten, pertama cabut Intruksi Gubernur Banten No 556/901-Dispar/2021 Tentang Penutupan Sementara Destinasi Wisata di Banten.
"Yang kedua ralisasikan janji politik Wh-Andika dalam uraian 21 masalah yang ada di Provinsi Banten," tutupnya. (Kontributor Banten/Luthfillah)
.png)
