JAKARTA – Presiden Jokowi sempat marah-marah dan mengancam akan mengganti meteri yang tidak becus bekerja. Namun pihak Istana sudah memastikan tidak ada reshuffle (perombakan) kabinet. Hanya saja para menteri harus bekerja lebih keras.
Kepastian tidak ada reshuffle kabinet itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan persnya di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat marah-marah kepada para menterinya saat rapat terbatas di Istana beberapa waktu lalu. Jokowi juga memberi sinyal akan merombak kabinet. Bahkan nama-nama calon menteri baru sempat beredar luas di media sosial. Tapi rencana resuffle ternyata hanya ‘gertak sambal’ saja.
Baca juga: Jokowi Jengkel dalam Rapat Kabinet: Apa Nggak Punya Perasaan? Suasana Ini Krisis
Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi melaksanakan reshuffle kabinet untuk memperbaiki kinerja pemerintahnya.
“Jadi saya melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi akan melakukan reshuffle hanya gertakan sambal saja,” kata Uchok.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang, Prof Yusron Razak mengatakan, langkah Jokowi yang batal melakukan reshuffle (perombakan) dinilai tepat, karena mungkin untuk mencegah gonjang-ganjing politik di tengah pandemi sekarang ini.
“Gonjang-ganjing politik itu bisa muncul pasca reshuffle kabinet, sehingga ini dikhawatirkan akan mengganggu dalam penanganan pandemi Covid - 19,” kata Yusron kepada Poskota.co.id.
Baca juga: Cegah Gonjang-ganjing, Jokowi Batal Lakukan Reshuffle Kabinet
Ia menilai langkah Jokowi tersebut sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada para menterinya memperbaiki kinerja. Di tengah pandemi Covid-19 ini memang sebaiknya Jokowi memberikan kesempatan kepada menteri untuk bekerja maksimal, dan memiliki sense of crisis seperti yang telah disampaikan Jokowi.
Yusron menjelaskan kalau terjadi pergantian menteri kembali, maka akan dimulai dari awal lagi dari capaian yang telah dilaksanakan menteri sebelumnya.
