JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk membebaskan pemerintah daerah melakukan karantina wilayah. Alasannya, status darurat Covid-19 menggerakkan migrasi pulang kampung menjelang Puasa & Lebaran.
"Jika tak dilakukan karantina wilayah (lockdown), maka yang sangat dikhawatirkan pasti terjadi. Mulai meluasnya persebaran virus, bakal kedodorannya sistem kesehatan nasional, hingga korban meninggal termasuk tim medis semakin melonjak," ujar Tulus Abadi, ketua pengurus harian YLKI, dalam tulisannya berjudul Karantina Wilayah, Suatu Keharusan, Sabtu (28/3/2020).
Namun begitu, diakuinya, upaya pengendalian pandemi Covid-19 oleh pemerintah sudah benar. Seperti bekerja di rumah, jaga jarak, jaga kesehatan, dan sering cuci tangan.
Kendati kenyataannya imbauan pemerintah itu seringkali tidak dipatuhi, yang berakibat semakin luas pesebarannya dengan korban meninggal melonjak.
Achmad Yurianto, juru bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, mencatat 153 kasus baru dalam 24 jam terakhir, Jumat (27/3) menjadi total 1.046 kasus positif Corona. Juga, ada 11 pasien sembuh dan diperbolehkan pulang menjadi total 46 pasien sembuh. Selain sembilan kematian baru sehingga total pasien meninggal 87 orang.
Kondisi itu memaksa Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, meminta warganya cepat pulang pada Kamis (26/3) karena khawatir tertular dan tidak tertangani.
“Saya kira karena sudah ada penularan lokal, mereka takut tertular. Sepertinya mereka takut RS kita nggak cukup menampung semua kasus yang ada,” ujar Agus Wibowo, Kapus Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kepada wartawan. (rinaldi/tri)
