Janji Jokowi Ketika Kampanye Pusingkan Sri Mulyani

Rabu 12 Feb 2020, 06:35 WIB

KAMPANYE itu tak lebih jual kecap. Maka menjelang Pilpres 2019 tempo hari, Jokowi melakukan hal serupa. Dia berjanji, kaum pengangguran akan diberi Kartu Prakerja untuk pelatihan senilai Rp7 juta setara dengan Rp 0 triliun untuk 2 juta penganggur. Maka Menkeu Sri Mulyani pun jadi pusing, bagaimana mewujudkannya?

Meski Cawapresnya Ketua MUI yang didukung kaum nadliyin, Capres Jokowi menjelang Pilpres 2019 masih kurang pede juga akan kemenangannya. Maka pendamping Ma’ruf Amin haruslah janji-janji muluk-muluk, yang membuat rakyat terkesima dan kemudian memilih Capres No. 01 itu.

Maka di salah satu kampanyenya, Jokowi pun berjanji akan memberikan Kartu Prakerja untuk 2 penganggur. Dengan anggaran Rp 7 juta perorang untuk pelatihan, Insya Allah pengangguran bisa ditekan. Menkeu Sri Mulyani langsung pusing dan mules mendengar janji kampanye itu, karena nilainya setara dengan uang Rp10 triliun.

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani tentu saja pusing. Di kala negara masih defisit anggaran, kok Capres Jokowi menjanjikan hal-hal tak masuk akal. Maka Sri Mulyani pun bertanya pada beliaunya. Apa jawab Capres Jokowi? “Sudahlah, itu dipikirkan nanti, yang penting kampanye dulu.” Dan Sri Mulyani pun tambah mules..


Meski Sri Mulyani digelari Menkeu terbaik sedunia, jika presidennya asal jual kecap dengan cara pukul dulu urusan belakangan, pusing juga dibuatnya. Ternyata Jokowi terpilih kembali, dan  ketika Sri Mulyani ditunjuk jadi Menkeu lagi, kepalanya langsung cekot-cekotttt……”Kena lagi dah gue,” mungkin begitu dalam hati kecil Bu Menkeu.

Bagaimana tidak pusing tujuh keliling, APBN 2019 saja defisitnya mencapai Rp363 triliun, lalu APBN 2020 diprediksi sekitar Rp307 triliun. Jika ditambahi beban program Kartu Prakerja, defisit anggaran itu akan semakin lebar seperti trotoarnya Gubernur DKI Anies Baswedan.

Presiden Jokowi memang banyak gagasannya, dan itu semua harus terlaksana, meski anggaran belum siap. Akhirnya banyak BUMN yang jadi korban. Ketika mereka ditunjuk sebagai BUMN Penugasan, artinya BUMN itu harus siap jadi Pasukan Berani Tekor. Istilahnya mereka disuruh nalangi dulu, tapi tak dibayar-bayar. Contohnya demi BBM satu harga di Papua, piutang Pertamina Rp 40 triliun belum juga dilunasi pemerintah.  (gunarso ts)


News Update