Pertimbangkan Dampak Pencabutan Subsidi Gas 

Kamis 30 Jan 2020, 08:35 WIB

PEMERINTAH rencananya mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram.  Mekansime pemberiaan subsidi terhadap rakyat yang berhak akan diberikan secara langsung dalam bentuk lain.

Rencana pemberlakuan kebijakan itu kontan mengundang reaksi dari elemen masyarakat. Mereka berharap pemerintah tidak gegabah mencabut subsidi gas melon tersebut.

Selain harga gas melon dipastikan akan melambung, dengan dicabutnya subsidi maka  bisa mempengaruh laju inflasi.  Bukan itu saja, daya beli masyarakat pun menjadi lemah.

Wajar saja saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, DPR mencak-mencak. Dewan mendesak pemerintah menjelaskan secara detail alasan akan mecabut subsidi elpiji 3 kilogram  itu.

DPR meminta pemerintah tidak grusa-grusu mencabut subsidi gas melon. Wakil rakyat  ingin sebelum menerapkan kebijakan itu agar dibahas terlebih dahulu di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Sikap keras Dewan ada benarnya, bila subsidi gas melon dicabut dipastikan beban masyarakat bertambah berat. Kenapa? Karena saat ini rakyat sudah dipusingkan dengan harga aneka kebutuhan hidup yang mahal.

Berdasarkan hitungan, bila harga gas  12 kilogram saat ini mencapai Rp139 ribu berarti  per kilogramnya gas mencapai Rp11.583. Dengan angka itu, maka  harga gas 3 kilogram hampir mencapai Rp35 ribu. 

Artinya kenaikannya sangat  signifikan dibandingkan harga gas melon saat ini yang berkisar antara Rp18.000 sampai dengan Rp21.000.  Itu bila subsidi gas 3 kilogram dicabut. 

Merujuk fakta ini tidak ada salahnya bila pemerintah mempertimbangkan ulang rencana mencabut subsidi gas melon, karena efeknya   beragam seperti mempenaruhi laju inflasi, daya beli masyarakat lemah dan dampak negatif lainnya. 

Memang apapun yang namanya subsidi pasti membenani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, bila mencabut subsidi gas melon membuat beban masyarakat terutama rakyat kecil semaki berat, maka mengkaji ulang kebijakan yang akan diterapkan adalah sebuah keharusan. 

Kita berharap kebijakan pemerintah yang pro rakyat tetap terjaga. @*

News Update