SUDAH satu tahun lima bulan kursi ‘DKI 2’ kosong setelah ditinggal oleh Sandiaga Uno pada akhir Agustus 2018 silam. Selama itu pula terus terjadi tarik ulur soal siapa pengganti Sandi untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sudah mengisyaratkan, Wagub DKI akan diserahkan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dua nama yang dinilai punya integritas mengisi jabatan tersebut, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, sudah menjalani fit and proper test di hadapan anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Bahkan KPK pun dilibatkan. Tetapi publik seperti membaca skenario dugaan penjegalan kedua kandidat tersebut, seolah ‘tidak ikhlas’ kursi wagub diisi oleh PKS.
Tetapi tarik ulur terjadi terjadi sehingga membuat penentuan Wagub DKI semakin runyam, sampai kemudian diputuskan menunggu terpilihnya anggota DPRD periode 2019-2024. Sungguh penentuan Wagub DKI kali ini sangat alot, diolah-olah, digoreng-goreng. PKS seperti diombang ambing.
Seperti sudah diduga khalayak, dua kandidat PKS, Syaikhu dan Agung digusur. Surat keputusan terdahulu dicabut, lalu diajukan nama baru, Ahmad Riza Patria (Gerindra) dan Nurmansjah Lubis (PKS). Dengan sendirinya, janji petinggi Gerindra untuk memberikan kursi Wagub DKI, tak berlaku lagi. Apalagi Gerindra-PKS yang selama bertahun-tahun mesra, kini menunjukkan tanda-tanda perceraian.
Kekhawatiran publik bahwa kemungkinan ada deal-deal tertentu serta indikasi politik transaksional tak bisa dinafikkan. Karena satu tahun lima bulan adalah waktu yang terlalu lama membiarkan posisi jabatan penting dibiarkan kosong, dan membiarkan Anies Baswedan bekerja single fighter. Padahal Kota Jakarta sebagai Ibu Kota negara harus dikelola maksimal.
Publik kini seperti menonton sandiwara para elite politik, dan menebak-nebak skenario ke mana arah politik pemilihan Wagub DKI. Bila dilihat dari komposisi dan konfigurasi 106 kursi anggota DPRD DKI dengan kursi terbanyak PDIP, Gerindra lalu disusul PKS, akan mudah ditebak kemana suara mayoritas berlabuh. Tetapi dalam politik semua bisa berubah sekejap bila ada deal-deal tertentu.
Bagi masyarakat Jakarta, siapa pun Wagub DKI tidak terlalu penting selama dia memiliki kapabilitas dan integritas untuk membangun Jakarta serta mensejahterakan rakyat. Mengolah-olah cawagub demi kepentingan kelompok, sama saja menghambat proses pembangunan. Jangan abaikan kepentingan publik di atas kepentingan golongan. **
.jpg)
