Demokrasi Kita

Oleh Harmoko KITA sudah melaksanakan pesta demokrasi dan - puji syukur pada Allah SWT, berlangsung aman dan damai. Lebih aman dibanding Pemilu dan Pilpres sebelumnya. Masyarakat kita kian dewasa. Dan yang menggembirakan angka partisipasi dalam pemilu tahun 2019 ini meningkat, menjadi 80 persen. Melampaui target, yang 77 persen. Dalam sistem demokrasi yang kita anut, menang kalah adalah hal biasa - sebagimana kompetisi pada umumnya. Demokrasi kita demokrasi menang dan kalah, bukan demokasi ‘menang menangan’. Atau “asal menang”. Para peserta harus siap menang dan siap kalah itulah konskuensinya. Rakyat sudah memilih, menunjukkan suara, maka hormatilah! Para petugas pengirim kotak suara, petugas KPPS di semua wilayah - apalagi di pelosok negeri - bekerja sangat keras, dan bahkan ada yang meninggal kelelahan karenanya. Untuk itu, kita patut memberi apresiasi kepada mereka. Sejak memasuki era reformasi, Pemilu kita semakin transparan. Istilah ‘transparan’ dan ‘transparansi’ atau 'keterbukaan' menjadi kosa kata baru dan menjadi pengetahuan umum. Kita masuk di era serba terbuka, tidak tertutupi, tidak ditutupi, tidak ada rahasia, jika menyangkut kepentingan umum. Sehingga semua orang memiliki hak untuk mengetahui. Istilah transparansi berasal dari kata bahasa Inggris ‘transparent’ yang berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesangsian atau keragu-raguan. Keterbukaan atau transparansi menunjuk pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berhubungan dengan informasi berita, pernyataan, dan kebijakan publik. Keterbukaan diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas. Dengan sikap terbuka kita bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. Negara menerapkan keterbukaan guna meningkatkan kepercayaan, dukungan, dan partisipasi masyarakat. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan, dan sudah sewajarnya mengetahui hal-hal yang akan diperuntukkan baginya. Masyarakat yang terbuka akan mudah menerima perubahan dan memungkinkan kemajuan. Mereka dapat belajar dari masyarakat lain, dan menerima hal-hal baru yang berguna bagi masyarakat. Sebaliknya suatu masyarakat yang tertutup akan sulit berkembang dan menyesuaikan diri dengan kemajuan. Bangsa Indonesia saat ini sudah semakin memenuhi syarat sebagai masyarakat terbuka, dengan ciri-cirinya sebagai berikut: (1). Menyatakan pendapat secara terbuka dan jujur. (2). Mengemukakan tuntutan dan keinginannya tanpa rasa takut atau tertekan. (3). Kesediaan memberi informasi publik kepada sesama warga negara. Di sisi lain, penyelenggara negara juga telah menunjukkan keterbukannya, sebagaimana ciri cirinya, antara lain: (1). Pejabat negara bersedia bertatap muka dan berbicara dengan rakyat. (2). Pejabat negara bersedia memberitahukan kebijakan publik yang dikeluarkan. (3). Pejabat negara bersedia memberitahukan harta kekayaannya ke publik. Keterbukaan sudah semestinya diterapkan dalam penyelenggaraan pileg dan pilpres. Semua masukan dan pengaduan dari masyarakat hendaknya direspons dengan tanpa melihat dari siapa, oleh siapa dan dari kubu mana. Terbuka juga dalam menyampaikan informasi terkait penyelesaian pengaduaan. Sikap terbuka, jujur dan adil perlu lebih dikedepankan pada saat ini. Tak kalah pentingnya independensi KPU, karena memang KPU dibentuk sebagai lembaga independen yang diawasi berbagai pihak. Dengan sikap ini, kita berharap semua pihak menaruh kepercayaan kepada kinerja KPU. Jika sudah demikian, setelah lembaga resmi penyelenggara pemilu ini memberikan pengumuman, patut diimbau kepada yang kalah untuk ‘legowo’ dan yang menang untuk merangkul yang kalah. (*)