Jurdil, Yes

Oleh Harmoko PEMILIHAN umum serentak yang menggabungkan pemilihan presiden ( pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg), tinggal menghitung hari. Penggabungan dua pemilu ini menjadikan “Pesta Demokrasi”  pada 17 April 2019 yang terbesar sepanjang sejarah negeri kita. Ini menuntut konsekuensi tanggungjawab besar pula dari para pemangku kebijakan, penyelenggara dan pengawas pemilu mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kita patut “malu” jika pelaksanaan pemilu tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Sejarah mencatat, sepanjang  pemilu ada di republik ini semuanya berjalan tanpa hambatan. Tentu saja dengan segala kompleksitas dan dinamika yang mengiringi prosesnya sejak awal hingga akhir. Sejak kemerdekaan, negara kita sudah menggelar 12 kali pemilihan umum. Pertama kali tahun 1955, bahkan 2 kali digelar. Pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Berikutnya tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Tahun ini merupakan pemilu yang ke-13 untuk memilih presiden yang ke-8 dengan masa jabatan tahun 2019 – 2024. Pemilu dapat terselenggara secara damai, aman dan demokratis dengan mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) , serta jujur dan adil ( Jurdil). Luber dan Jurdil sejak awal sudah diterapkan sebagaimana tekad dan kehendak para pendiri negeri, bapak bangsa – founding fathers-  yang kemudian dilegalkan dalam bentuk undang – undang yang terus diperbarui sesuai situasi dan kondisi saat itu. Dalam Undang-Undang Nomor (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) lebih diperjelas lagi. Selain asas Luber dan Jurdil, penyelengaraan pemilu harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Kita melihat dalam UU yang baru tersebut kata jujur dan adil ( Jurdil), selain menjadi asas pemilu juga dijadikan sebagai prinsip dalam penyelenggaraan pemilu. Maknanya, Jurdil menjadi unsur sangat penting jika ingin menghasilkan pemilu yang benar – benar demokratis (berkedaulatan rakyat). Secara etimologi, jujur itu lurus hati, tidak berbohong, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Dalam kontek pemilu, dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Memastikan bahwa pemilih benar – benar menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin. Tanpa adanya asas “jujur”, pesta demokrasi yang partisipatif tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran. Asas adil harus diwujudkan supaya tidak ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Adil tidak hanya  untuk peserta pemilu dan pemilih, juga  penyelenggara pemilu harus bersikap adil. Di luar asas Luber dan Jurdil, serta prinsip (mandiri, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien), sejatinya masih banyak hal yang patut menjadi acuan. Pemilu harus memberi perlindungan kepada rakyat, memberi jaminan agar rakyat bebas menentukan pilihan. Negara, pemerintah atau penyelenggara pemilu wajib menjamin masyarakat terbebas dari segala bentuk intimidasi, tekanan,  kekerasan, dan black campaign. Di era sekarang rasanya perlu  ditambahkan satu lagi asas pemilu, yakni rakyat terbebas dari hoax (berita bohong) dan suguhan data fiktif dan manipulatif. Di negara demokrasi manapun, pemilu dapat berlangsung secara demokratis, jika melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana isi konstitusi. Rakyat bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek pemilu demi menjamin integritas penyelenggara dan proses pemilu. Penyelenggara pemilu perlu membuka peluang seluas mungkin melibatkan rakyat dalam pengawasan. Semakin tinggi partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, mendorong terwujudnya pemilu yang kian demokratis dan akuntabel. Pemilu yang mendapat legitimasi rakyat. Semakin berkualitas pelaksanaan pemilu, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan legitimasi publik. Semoga hasil pileg dan pilpres dua pekan mendatang, makin mendapat legitimasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.(*)