Menunggu Tarif MRT

JELANG akhir tahun, pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta kian bertambah. Selain berupaya keras mengatasi masalah banjir, persoalan sampah, menuntaskan rumah dengan DP nol rupiah, juga penetapan tarif Mass Rapid Transit (MRT) koridor Lebakbulus-HI. Lebih awal tarif ditetapkan akan lebih baik mengingat MRTmulai dioperasikan Maret 2019. Di sisi lain, besarnya tarif akan menjadi acuan pembahasan dewan dalam menentukan besaran subsidi kepada masyarakat. Sebelumnya pihak MRT mengusulkan tarif  pada kisaran angka Rp8.500 – Rp 10.500 .. Angka ini tentu perlu pembahasan rinci dengan tetap mengacu kepada kemampuan masyarakat. Kita dapat memahami pembangunan MRT menyerap anggaran yang sangat besar, belasan triliun rupiah. Kondisi seperti ini tidak bisa dihindari karena untuk membangun angkutan massal seperti di Jakarta membutuhkan dana yang sangat besar. Tentu saja karena tingginya biaya pembebasan lahan di Jakarta, ketimbang daerah lain. Belum lagi fasilitas pendukungnya. Meski begitu, tingginya biaya pembangunan bukan lantas menjadikan tarif angkutan massal tersebut sulit terjangkau warga masyarakat. Kemampuan warga masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya tidaklah sama. Status sosial ekonomi pengguna angkutan umum di Jakarta pun berbeda. Tidak sedikit pekerja serabutan yang perlu mendapat akses, mendapat kemudahan dalam menggunakan angkutan massal modern seperti MRT dan LRT. Jika kita mengacu kepada fungsi angkutan massal, tentu tidak boleh mengabaikan unsur keamanan, kenyamanan, tepat waktu dan murah. Meski belum beroperasi, publik sudah bisa membayangkan MRT akan memenuhi kriteria dasarnya sebagai angkutan massal yang aman, nyaman dan tepat waktu. Tinggal satu unsur yang masih ditunggu publik, yakni murah. Apakah kriteria “murah” akan dapat terpenuhi. Semua berharap demikian. Hanya saja kriteria murah itu relatif, bisa beragam sudut pandang. Tarif pembanding seperti TransJakarta dan Commuter Line bisa menjadi acuan dalam penentuan tarif. Melihat fasilitas dan prasarana yang tersedia dalam MRT, tarif  sedikit di atas TransJakarta dan Commuter Line masih bisa dianggap wajar. Tetapi jika selelisih cukup jauh di atasnya, masyarakat pun akan menilai tarif MRT tergolong mahal. Kita tak ingin nantinya timbul anggapan bahwa MRT hanya milik sebagian masyarakat Kembali kepada Pemprov DKI Jakarta seberapa besar dan berapa lama memberi subsidi dalam tarif angkutan publik. Ini perlu menjadi kajian. Semoga hasilnya  tidak mengecewakan publik. Kebijakan yang dirumuskan tetap mengacu kepada “Memajukan kotanya, membahagiakan warganya”. (*).